<![CDATA[Abstract: Restorative justice is a new approach to the criminal justice system that prioritizes the principle of restoration over retribution. Unlike conventional approaches that focus on punishing the perpetrator, restorative justice emphasizes dialogue, reparation, and the creation of consensus between the perpetrator, victim, and community. This approach is considered more humane and capable of providing equitable solutions for all parties. Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 was issued in response to the need for official guidelines for judges in applying restorative justice principles. The introduction of this Supreme Court Regulation represents a strategic step in encouraging a paradigm shift in criminal law that focuses not only on the perpetrator but also considers the rights and interests of victims. The Tanjungbalai District Court is one of the courts that has begun implementing this Supreme Court Regulation. However, implementation in the field has not always been smooth. Various obstacles arise from regulations, lack of understanding of officials, limited resources, and resistance from the legal community itself. Therefore, an in-depth study is needed to determine the extent to which this Supreme Court Regulation is being implemented and the obstacles faced by the Tanjungbalai District Court.Keyword: Restorative Justice; Criminal Cases; CourtsAbstrak: Keadilan restoratif merupakan pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan prinsip pemulihan (restorasi) dibanding pembalasan (retribusi). Berbeda dari pendekatan konvensional yang berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku, keadilan restoratif lebih menekankan pada proses dialog, pemulihan kerugian, dan penciptaan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan mampu memberikan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 lahir sebagai respon terhadap kebutuhan akan pedoman resmi bagi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi paradigma hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada pelaku, melainkan juga memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban. Pengadilan Negeri Tanjungbalai menjadi salah satu pengadilan yang telah mulai mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung ini. Namun demikian, penerapan di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Terdapat berbagai hambatan baik dari segi regulasi, pemahaman aparat, keterbatasan sarana, hingga resistensi dari masyarakat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai.Kata kunci: Keadilan Restoratif; Perkara Pidana; Pengadilan.]]>
