Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBERDAYAAN EKS PENAMBANG TIMAH ILEGAL MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN BATAKO DAN PAVING BLOCK DI KABUPATEN BANGKA Reno Ismanto; Danni, Rahmat; Tauratiya
GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2024): GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/gervasi.v8i2.7722

Abstract

Untuk Mengurangi Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aparat hukum bertindak tegas dengan merazia tambang timah ilegal di darat maupun di laut. Konsekwensinya masyarakat penambang timah ilegal yang tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan menjadi pengangguran. Ironinya sebagian besar pekerja tambang timah ilegal tidak memiliki kemampuan lain sebagai sumber nafkah. Untuk itu dilaksanakanlah pengabdian berupa pelatihan pembuatan Batako dan Paving Block bagi mereka. Pengabdian ini bertujuan memberikan skil baru bagi eks penambang timah ilegal sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan menggunakan metode Community Based Participatory Research (CBPR), pelatihan dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode klasikal dan non klasikal. Pemberdayaan masyarakat eks penambang timah ilegal melalui pelatihan pembuatan batako dan paving block tergolong efektif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan eks penambang timah dalam membuat batako dan paving block.
Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Trafficking: Implementation of the Child Protection Law in Handling Trafficking Cases Rica Gusmarani; Bintara Sura Priambada; Bustaman; Tauratiya; Hamzah Mardiansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6038

Abstract

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dalam menangani kasus trafiking di Indonesia bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan perdagangan manusia. UU PA, yang diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014, memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak-hak anak dan penegakan hukum terhadap pelanggar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) juga berperan penting dalam mengatasi kasus trafiking. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi pustaka untuk mengkaji Implementasi undang-undang ini melibatkan pencegahan melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban. Meskipun upaya ini telah menunjukkan hasil positif, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, sumber daya yang terbatas, dan rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada peningkatan pelatihan, pemantauan berkala, dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas internasional.
Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Tauratiya
Jurnal Fakta Hukum Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.903 KB) | DOI: 10.58819/jfh.v1i1.31

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau status hukum dan kedudukan anak yang lahir dari proses bayi tabung dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder, serta data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dianggap sebagai anak sah dan tentu memiliki kedudukan dan status hukum yang sama dengan anak pada umunya, apabila dalam prosesnya anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang sah antara suami dan istri, serta tidak menggunakan rahim perempuan lain atau donor sperma dari laki laki lain. Untuk mecegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek hukumnya, pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan baik secara alamiah maupun hasil reproduksi buatan pada dasarnya memerlukan kejelasan status secara yuridis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak sah maupun sebaliknya, karena pada fakta yang terjadi tidak semua anak dapat menyandang status sebagai anak sah.