Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pagaruyuang Law Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Harahap, Ikhsan
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Penggunaan Sistem Pembayaran QRIS terhadap Perkembangan Bisnis UMKM melalui Kepuasan Nasabah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Sibolga) Marbun, Astri Novia; Nasution, Yenni Samri Juliati; Harahap, Ikhsan
AHKAM Vol 2 No 2 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v2i2.1198

Abstract

This study aims to examine the influence analysis of the use of the Indonesian Standard Quick Response Payment System (QRIS) on MSME business development through Customer Satisfaction as an Intervening Variable (BSI) at KC Sibolga. This research uses quantitative methods. QRIS Payment Respondents at BSI KC Sibolga 50 Merchants using nonprobability sampling. This study used Path Analysis data processing techniques assisted by the IBS SPSS Statistical 25.0 Application. The results of this study indicate that overall for each partial test it says the value α <0.05 in the path analysis test also says there is a direct and indirect effect on each variable that is linked through variable Y and also simultaneously shows that there is a variable that influences the use of QRIS and Customer Satisfaction influences the MSME Business Development. Based on the calculated f value of 9.275 with a significant value of 0.001 <0.05.
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS VICTIM PRECITIPATION DALAM PASAL 70 AYAT (1) HURUF H KUHP NASIONAL harahap, ikhsan; Syahputra, Akmaluddin
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6794

Abstract

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h dalam KUHP Nasional membuka peluang bagi hakim untuk mempertimbangkan pengurangan pidana terhadap pelaku kejahatan apabila korban turut mendorong terjadinya tindak pidana, atau dikenal dengan konsep victim precipitation. Konsep ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab pidana dari pelaku kepada dinamika relasi antara pelaku dan korban. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana Islam, konsep ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai validitas pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada peran korban. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perbedaan konseptual antara hukum pidana positif nasional dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Islam, yang menekankan pada niat, kesengajaan, dan tanggung jawab individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional dari perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada tiga hal pokok, yaitu ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional, konsep kejahatan yang didorong oleh korban dalam hukum pidana Islam, dan analisis yuridis atas perbedaan mendasar antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal dan tidak membenarkan konsep victim precipitation sebagai dasar pengurangan atau penghapusan pidana. Islam menekankan prinsip pertanggungjawaban individu (al-mas’uliyyah al-fardiyyah) dan tidak menerima keterlibatan korban sebagai alasan yang dapat meringankan sanksi. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional dinilai tidak sejalan dengan asas keadilan dalam hukum pidana Islam. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap penerapan konsep victim precipitation dalam sistem hukum nasional agar tidak mengaburkan prinsip keadilan substantif dan tanggung jawab pidana pelaku, serta harus ada batasan secara objektif terhadap kalimat “mendorong” oleh korban sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
Co-Authors Marbun, Astri Novia Syahputra, Akmaluddin YENNI SAMRI JULIATI NASUTION, YENNI SAMRI JULIATI