Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Keadilan
Wahyudi, Riyan Ade
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Village Level Government Strategy in Increasing Farmers’ Access to Land Tenure as One of The Ways to Accelerate Agrarian Reform In Lemahsubur Village, Tempuran District, Karawang Regency Aliansyah, Arif; Al Amien, Muhammad Hafidh; Madjid, Nur Kholis; Wahyudi, Riyan Ade; Adrian, Rifqi; Hasan, Fuad; Asyhadi, Farhan
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): JHK-June
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i4.195

Abstract

Lemahsubur Village is one of the villages included in the Tempuran District, Karawang Regency. Agriculture is a very important sector in Indonesia, because Indonesia is an agrarian country and the majority of its population works in the agricultural sector so that agriculture is one of the largest commodities in the village, so the main problem discussed in this article is about the cultivation of agricultural land in Lemahsubur village which is one of the accelerations in the acceleration of agrarian reform. To implement it, the Lemahsubur village government develops the cultivation of the land cultivated by farmers in Lemahsubur village by establishing a farmer group 'Wargi Saluyu' which is a forum for these farmers to be able to manage and develop agricultural land collectively, with the existence of the farmer group, it is hoped that it can accommodate the farmers in Lemahsubur village in land cultivation, with the protection and empowerment of farmers which includes empowerment, financing and funding, supervision, and the role of the community, which is held based on the principles of sovereignty, independence, utility, integration, openness, efficiency, justice, and sustainability. The purpose of writing this article, the author wants to help the community in educating about the land that farmers are working on in Lemahsubur village. This system uses the Forward Chaining method where the process of searching for a forward or forward track. The search process is by providing questions that are the cause of existing problems, especially regarding land, there is a need for consultation to increase manpower in realizing the welfare of Lemahsubur villagers.
Penyerobotan Tanah Tanpa Izin di Kabupaten Subang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atas Kuasanya (Studi Putusan Nomor: 3/Pen.Pid.C/2021/PN.Sng) Wahyudi, Riyan Ade; Arafat, Zarisnov; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6390

Abstract

Studi ini mengulas praktik penyerobotan tanah tanpa izin di Kabupaten Subang yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Sng, dengan menitikberatkan pada penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi tersebut diterapkan, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dikonstruksikan, serta sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah sah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur hukum yang dipertimbangkan hakim, baik dari aspek yuridis berupa pembuktian hak kepemilikan dan pelanggaran unsur “tanpa izin”, maupun aspek non-yuridis seperti kerugian materiil dan kondisi sosial pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 jo. Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasai tanah tanpa izin dan merusak tanaman padi milik korban. Hakim menjatuhkan pidana kurungan satu bulan dengan masa percobaan dua bulan. Namun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal. Perppu No. 51 Tahun 1960 masih relevan sebagai dasar hukum menindak penyerobotan tanah, namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kekuatan bukti kepemilikan, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
Co-Authors Adrian, Rifqi Al Amien, Muhammad Hafidh Aliansyah, Arif Arafat, Zarisnov Asyhadi, Farhan Fuad Hasan Madjid, Nur Kholis Rahmatiar, Yuniar