Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efforts to Raise Legal Awareness For The People of Purwajaya Village to Have A Land Certificate as Authentic Proof of Land Ownership Sitorus, Silvan Daniel; Maula, Naufal Rodiyatul; Makhron, Fiki Muzaki; Putra, Reza Alamsyah; Bilan, Hikmat; Lukmanulhakim, Zaidan; Arafat, Zarisnov
MSJ : Majority Science Journal Vol. 2 No. 3 (2024): MSJ-AUGUST
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/msj.v2i3.197

Abstract

Purwajaya Village, located in Tempuran District, Karawang Regency, faces significant problems related to land certification. Many of these villagers do not yet have land certificates, which shows a lack of awareness about the importance of certification as proof of legal ownership. To overcome this issue, the village government carried out the socialization of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) to speed up the certification process. This research on efforts to increase public awareness uses a qualitative descriptive methodology. In this context, the theory of legal awareness by Soejono Sukanto is used as a reference to evaluate the effectiveness of the program. This theory includes four main factors: (1) knowledge of legal provisions, (2) recognition of legal provisions, (3) respect for legal provisions, and (4) compliance with legal provisions. Through the lens of this theory, PTSL socialization efforts are expected to increase community legal awareness and improve the problem of land certification in Purwajaya Village
Penerapan Teori Strict Liabillity dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dikaitkan dengan Undang-Undan Makhron, Fiki Muzaki; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6290

Abstract

Permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia yang semakin kompleks menuntut penegakan hukum yang efektif dan komprehensif. Artikel ini membahas pengertian serta bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan, sistem sanksi pidana (termasuk asas ultimum remedium dan primum remedium), serta mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta relevansinya dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Meskipun prinsip strict liability secara tradisional dikenal dalam konteks hukum perdata, artikel ini menegaskan bahwa prinsip tersebut juga memiliki ruang penerapan dalam hukum pidana lingkungan. Penerapannya dalam konteks pidana, khususnya terhadap korporasi, bertujuan memperkuat akuntabilitas tanpa mempersyaratkan pembuktian unsur kesalahan (mens rea). Hal ini memperjelas kausalitas antara tindakan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sekaligus mempercepat proses penegakan hukum dan pemberian keadilan bagi korban. Studi kasus tumpahan minyak di Karawang diangkat sebagai ilustrasi nyata kompleksitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, prinsip strict liability berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat efektivitas hukum pidana lingkungan, mendorong pencegahan, dan memastikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup.