Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Prinsip Good Governance terhadap Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rangka Pengawasan Perbaikan Jalan di Provinsi Lampung Nurhana Putri Isna; Rizki Dhiya Ramadhani; Shangra Mulalugina; Silmy Putri Mahandry; Ivan Darmawan
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i1.1591

Abstract

Pembangunan infrastruktur diupayakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan prasarana vital yang harus dibangun demi menjaga konektivitas antar wilayah sehingga membantu menstimulasi kelancaran berbagai aktivitas masyarakat, tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Isu kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang sempat ramai diperbincangkan publik di berbagai platform media sosial pada dasarnya mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola maupun memelihara infrastruktur masih belum optimal. Keluhan masyarakat akan minimnya kinerja pemerintah yang disalurkan melalui pemberitaan media tersebut pada dasarnya menunjukan kepedulian terhadap pembangunan di daerahnya. Umpan balik yang dikemukakan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sejatinya merupakan upaya pengawasan yang nyata dan sarat akan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan analisis terhadap tiga prinsip good governance: responsif, akuntabilitas, dan transparan, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Pemerintah Provinsi Lampung terhadap masalah kerusakan jalan terkesan “lamban” sebab baru merespon tatkala masalah tersebut viral di media sosial. Pada prinsip akuntabilitas, dengan masih banyaknya kasus kerusakan jalan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dapat dikatakan belum secara prima mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada masyarakat. Adapun pada prinsip transparan, Pemerintah Provinsi Lampung juga belum menunjukan kemudahan aksesibilitas masyarakat untuk menelusuri informasi secara jelas dan faktual.
Strategi Pemerintahan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nurhana Putri Isna; Rejo, Samugyo Ibnu; Kartini, Dede Sri
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4898

Abstract

(Government Strategy Through the Implementation of Gender Mainstreaming in Tulang Bawang District  in 2023) This study aims to address the gap in public concern regarding gender inequality and injustice experienced by the community of Tulang Bawang Regency during 2022–2023, which arose due to the suboptimal implementation of gender mainstreaming (PUG). The research is conducted within the governmental environment of Tulang Bawang Regency, particularly at the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (PPPA), focusing on the implementation of the gender mainstreaming program by regional government agencies, which is expected to achieve 100% coverage, with each agency implementing at least one gender-responsive program. This study employs a descriptive qualitative research method using both primary and secondary data, with informants selected through a purposive sampling technique. The results indicate that two stages have been successfully implemented, the action stage (direction) and the evaluation stage (learning). Meanwhile, the remaining three stages still require improvement, particularly the purpose stage, the environmental stage, and the direction stage, which have not yet adequately addressed existing gaps and the intended outcomes of the implemented actions. Abstrak ​​Tujuan (purpose) untuk mengatasi kesenjangan dalam kekhawatiran publik berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022-2023 dikarenakan belum optimalnya pengarusutamaan gender (PUG). Melalui lingkungan (environments) pemerintahan Kab. Tulang Bawang khususnya Dinas PPPA dalam program pengarusutamaan gender yang dilakukan kepada Perangkat Daerah yang seharusnya mencapai 100% dengan arahan (directions) berupa setiap perangkat daerah memiliki minimal 1 program responsif gender. Menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dengan  menggunakan data primer dan sekunder serta memiliki teknik purposive dalam menentukan informan. Berdasarkan hasil penelitian, dua tahapan sudah dilalui dengan baik, yaitu tahapan aksi (directions) dan tahapan evaluasi (learning). Sedangkan tiga yang lainnya, masih memerlukan perbaikan, yaitu dari sisi tahapan tujuan (purposes), lingkungan (environments), dan pengarahan (directions) yang belum mengatasi kesenjangan dan apa yang ingin dicapai melalui aksi yang ada.