Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Pengelola Zakat Daud, Zakiul Fuady Muhammad
El-Wasathy: Journal of Islamic Studies Vol 1 No 2 (2023): El-Wasathy: Journal of Islamic Studies
Publisher : Lembaga Swadaya Masyarakat Asosiasi Masyarakat Madani Indonesia (AMMI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61693/elwasathy.vol12.2023.186-202

Zakat merupakan instrument yang sangat handal dalam pemberdayaan ekonomi ummat untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam pengelolaan zakat dalam segala aspeknya mulai dari stratetgi peningkatan prestasi pengumpulan zakat, pengadminstrasian Lembaga zakat dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang meliputi pengelolaannya, pengadminstrasiannya dan pendistribusiannya. Artikel ini merupakan kajian Pustaka dengan menggunakan Teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan prestasi pengumpulan dana zakat adalah meningkatkan kesadaran membayar zakat bagi muzakki, membentuk ekosistem zakat dan mensinergikan Lembaga zakat di daerah. Sementara strategi pengadministrasian Lembaga zakat dengan cara menjadikan Lembaga zakat yang transparan dan akuntabel, serta berbasis IT dan meningkatkan profesionalitas amil zakat. Sedangkan strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat melalui program Pekan (Peduli Pendidikan), Peda (Peduli Pemuda), Petan (Peduli Kesehatan), dan Pemi (Peduli ekonomi) sehingga kebutuhan mustahik dapat terpenuhi dan tercapainya pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

Towards Usury-Free Finance in Land Pawning: Evaluating Carter and Angkat-Bloe Contracts Siregar, Ahmad Sholihin; Ainiah, Ainiah; Daud, Zakiul Fuady Muhammad
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v13i2.23642

Pawn transactions fall under tabarru' contracts, which prohibit the accrual of profit, as such gains are categorized as usury and are forbidden in Islam. In situations where pawn contracts are prevalent, Islam offers alternatives to avoid usury. In the Kuta Makmur community of Aceh, the carter and angkat-bloe contracts are seen as viable alternatives to land pawn contracts. This study aims to analyze the carter and angkat-bloe contracts among the community and analyze their permissibility from an Islamic economic perspective. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing observation and interviews for data collection. The findings reveal that the carter contract is analogous to lease agreements and, therefore, is permissible as an alternative to avoid usury. However, the angkat-bloe contract shares similarities with the bai' al-wafa' contract, the legality of which remains debated among Islamic jurists (Fukaha). The permissibility of the angkat-bloe contract depends on its substance and the intention behind its execution. This study suggests that the carter contract could be legitimized by the National Sharia Council as a solution for individuals facing economic challenges, while the angkat- bloe contract requires further scrutiny based on the intentions and substance of its practice.========================================================================================================ABSTRAK - Menuju Keuangan Bebas Riba dalam Gadai Tanah: Evaluasi Akad ‘Carter’ dan ‘Angkat-Bloe’. Gadai merupakan bagian dari akad tabarru’ yang tidak memperbolehkan pengambilan keuntungan, karena manfaat tersebut masuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam. Di sisi lain, Islam memberikan solusi alternatif untuk menghindari riba dalam akad gadai, seperti praktik akad ‘carter’ dan ‘angkat-bloe’ dalam masyarakat Kuta Makmur, Aceh, yang disinyalir sebagai alternatif untuk menghindari riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik ‘carter’ dan ‘angkat-bloe’ dalam komunitas tersebut serta menganalisisnya dari perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ‘carter’ memiliki kemiripan dengan akad sewa-menyewa dari segi substansinya, sehingga akad ‘carter’ dibolehkan dan bisa menjadi alternatif untuk menghindari riba. Sementara akad ‘angkat-bloe’ mempunyai kemiripan dengan akad bai’ al-wafa’ yang hukumnya masih diperdebatkan Fukaha. Berdasarkan argumen Fukaha, kajian ini menyimpulkan kebolehan akad bai’ al-wafa’ serta akad angkat jual yang mirip dengannya sangat tergantung pada subtansi dan niat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengusulkan agar akad ‘carter’ dapat dilegalkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, sedangkan akad ‘angkat-bloe’ memerlukan kajian lebih lanjut terkait niat dan substansinya.

Towards Usury-Free Finance in Land Pawning: Evaluating Carter and Angkat-Bloe Contracts Siregar, Ahmad Sholihin; Ainiah, Ainiah; Daud, Zakiul Fuady Muhammad
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v13i2.23642

Pawn transactions fall under tabarru' contracts, which prohibit the accrual of profit, as such gains are categorized as usury and are forbidden in Islam. In situations where pawn contracts are prevalent, Islam offers alternatives to avoid usury. In the Kuta Makmur community of Aceh, the carter and angkat-bloe contracts are seen as viable alternatives to land pawn contracts. This study aims to analyze the carter and angkat-bloe contracts among the community and analyze their permissibility from an Islamic economic perspective. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing observation and interviews for data collection. The findings reveal that the carter contract is analogous to lease agreements and, therefore, is permissible as an alternative to avoid usury. However, the angkat-bloe contract shares similarities with the bai' al-wafa' contract, the legality of which remains debated among Islamic jurists (Fukaha). The permissibility of the angkat-bloe contract depends on its substance and the intention behind its execution. This study suggests that the carter contract could be legitimized by the National Sharia Council as a solution for individuals facing economic challenges, while the angkat- bloe contract requires further scrutiny based on the intentions and substance of its practice.========================================================================================================ABSTRAK - Menuju Keuangan Bebas Riba dalam Gadai Tanah: Evaluasi Akad ‘Carter’ dan ‘Angkat-Bloe’. Gadai merupakan bagian dari akad tabarru’ yang tidak memperbolehkan pengambilan keuntungan, karena manfaat tersebut masuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam. Di sisi lain, Islam memberikan solusi alternatif untuk menghindari riba dalam akad gadai, seperti praktik akad ‘carter’ dan ‘angkat-bloe’ dalam masyarakat Kuta Makmur, Aceh, yang disinyalir sebagai alternatif untuk menghindari riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik ‘carter’ dan ‘angkat-bloe’ dalam komunitas tersebut serta menganalisisnya dari perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ‘carter’ memiliki kemiripan dengan akad sewa-menyewa dari segi substansinya, sehingga akad ‘carter’ dibolehkan dan bisa menjadi alternatif untuk menghindari riba. Sementara akad ‘angkat-bloe’ mempunyai kemiripan dengan akad bai’ al-wafa’ yang hukumnya masih diperdebatkan Fukaha. Berdasarkan argumen Fukaha, kajian ini menyimpulkan kebolehan akad bai’ al-wafa’ serta akad angkat jual yang mirip dengannya sangat tergantung pada subtansi dan niat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengusulkan agar akad ‘carter’ dapat dilegalkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, sedangkan akad ‘angkat-bloe’ memerlukan kajian lebih lanjut terkait niat dan substansinya.

A Critical Study on Work Attire for Female Medical Personnel in Regards to MUI Decree Number 4 of 2009 Daud, Zakiul Fuady Muhammad; Rusuli, Izzatur; Fata, Ahmad Khoirul
Saree: Research in Gender Studies Vol. 7 No. 2 (2025): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v7i2.6011

Covering the entire body except for the face and palms is the rule of aurat for Muslim women according to Islam, that aimed at preserving their dignity and honour. However, certain professions require Muslim women to expose some of their forearms, leading to the issuance of a decree by the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding its permissibility. This paper aims to critically analyse the MUI decree on the attire of female medical personnel and provide alternative solutions to ensure that they do not expose any part of their aurat. This paper is a literature review utilizing content analysis. The findings of this paper indicate that the MUI decree number 4 concerning the attire of female medical personnel in 2009 contains two decisions: one regarding the ideal coverage of aurat for women and another regarding the permissibility of exposing some parts of the aurat during duty. The Sharia objectives contained in the first decision are aimed at preserving religion and life, while those in the second decision are aimed at safeguarding life and property. A solution to prevent female medical personnel from exposing their forearms is by using long sleeves or gloves. The implication of this paper is that MUI is expected to provide alternative options to maintain aurat in any circumstance. AbstrakMenutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah aturan aurat bagi perempuan Muslimah menurut Islam dalam rangka menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Namun demikian, dalam pekerjaan tertentu menuntut perempuan muslim untuk membuka sebagian lengannya sehingga MUI mengeluarkan fatwa tentang kebolehannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis fatwa MUI tentang pakaian tenaga medis perempuan dan memberikan alternatif solusi agar tenaga medis tersebut tidak membuka sebagian auratnya. Tulisan ini merupakan kajian pustaka yang menggunakan analisis isi dalam analisanya. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa fatwa MUI nomor 4 tentang pakaian tenaga medis perempuan tahun 2009 mengandung dua putusan, yaitu tentang aurat perempuan yang seharusnya dan tentang kebolehan membuka Sebagian aurat ketika menjalankan tugas. Maqasid syariah yang terkandung pada putusan pertama adalah dalam rangka menjaga agama dan jiwa, sedangkan maqasid pada putusan kedua dalam rangka menjaga jiwa dan harta. Solusi yang bisa dilakukan agar tenaga medis perempuan tidak membuka sebagian lengannya adalah dengan menggunakan manset atau sarung tangan panjang. Implikasi dari tulisan ini adalah diharapkan MUI memberikan alternatif pilihan untuk tetap menjaga aurat dalam kondisi apa pun.

Raising Thinkers or Followers? Negotiated Obedience, Autonomy, and Critical Thinking in Muslim Families Rusuli, Izzatur; Akmal , Saiful; Borhan , Lihanna; Daud, Zakiul Fuady Muhammad; Silahuddin, Silahuddin
Islam Futura Vol 26 No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v26i2.35286

This study examines how obedience, autonomy, and critical thinking are negotiated in Muslim families. Using a qualitative Constructivist Grounded Theory design, the study drew on semi-structured interviews with 22 Muslim participants aged 18–20 years in Central Aceh, Indonesia. Data were analysed through constant comparison, initial coding, focused coding, and theoretical coding. The analysis was informed by Self-Determination Theory, relational autonomy, and the Islamic ethical concept of birr al-wālidayn (dutifulness and kindness toward parents), which frames parental authority in moral and religious terms. Participants described varied responses to parental authority, including reflective compliance, negotiated disagreement, and covert noncompliance. Negotiated obedience refers to compliance accompanied by reflection, personal evaluation, and negotiation of parental expectations rather than unquestioning acceptance. Autonomy and critical thinking were expressed through questioning family rules, comparing perspectives, experiencing internal conflict, and expressing opinions while maintaining respect for family relationships. These findings suggest that obedience, autonomy, and critical thinking can be interrelated rather than mutually exclusive in the family experiences examined. By interpreting negotiated obedience and relational critical thinking within the existing relational autonomy framework, the study offers a context-specific understanding of these relationships in Muslim family education, with relevance to Sustainable Development Goal 4 (SDG 4).

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search