Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EKSISTENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM PERATURAN DAERAH DI KOTA DURI RIAU Pangesti, Ririn Sekar; Rahman, Muslim
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i2.14580

Abstract

Penelitian ini menelaah problematika dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Mandau Duri. Fokus utama adalah kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dianggap kurang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penyakit masyarakat. Menggunakan teori eksistensi Soren Kierkegaard yang terdiri dari tiga taraf: eksistensi estetik, eksistensi etik, dan eksistensi religius, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Eksistensi estetik merujuk pada upaya pengambilan keputusan, eksistensi etik pada ketegasan tindakan, dan eksistensi religius pada kepintaran spiritual dalam kehidupan pribadi seseorang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satpol PP Kota Duri telah menerapkan nilai-nilai eksistensi sesuai dengan teori Soren Kierkegaard. Dalam pengambilan keputusan, mereka telah menunjukkan upaya yang tegas dalam menertibkan (PKL) sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) dan nilai-nilai religius. Satpol PP Duri memiliki empat program utama sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang memenuhi kriteria eksistensi Soren Kierkegaard. Dalam eksistensi etik, pelaksanaan tugas dan fungsi telah sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perda No. 06 Tahun 2010. Terakhir, dalam eksistensi religius, Satpol PP menunjukkan kepintaran spiritual dalam menertibkan dan mengawasi masyarakat Kota Duri Riau.Kata Kunci : Eksistensi, Penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja.
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Suci Arti Rantika; Rahman, Muslim
Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jise.v4i2.132

Abstract

Penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis kondisi serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Duanu sebagai Komunitas Adat terpencil (KAT) di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, masyarakat suku Duanu mengalami keterbatasan akses pelayanan sosial dasar,seperti minimnya layanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyakat Suku Duanu. Melalui pendekatan kualitatif, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pemberdayaan masyarakat Suku Duanu. Teknik analisa data dilakukan dengan pengumpulan dan penyusunan data, mengelompokkan, kemudian dilakukan proses reduksi dengan cara merangkum atau memilih hal-hal yang penting serta data disajikan dalam bentuk bagan maupun uraian. Proses analisa dilakukan dengan menyandingkan data dengan teori serta peraturan yang berlaku untuk dapat ditarik kesimpulan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, pertimbangan tertentu terhadap narasumber yang memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemberdayaan masyarakat suku Duanu perlu dievaluasi secara kritis, karena seringkali program pemberdayaan tidak efektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan, kurangnya keberlanjutan program, dan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai adat lokal. Pemberdayaan Suku Duanu melalui empat tahapan yaitu tahap  persiapan dan perencanaa, tahap assesment, tahap implementasi serta tahap evaluasi. Pada tahap perencanan dan persiapan sudah teridentifikasi mengenai hambatan-hambatan utama dalam pengimplementasian program yang telah dijalankan, pada tahapan assesment  terlihat belum optimal, kurang tepatnya sasaran dalam penerapan program pemberdayaan dikarenakan dalam pengklasifikasi data bantuan belum diproses dengan akurat, tahap implementasi sudah berjalan cukup baik namun terdapat hambatan dalam dimana keterbatasan anggaran dalam keberlanjutan program pemberdayaan.
Kebijakan Sosial dalam Perlindungan Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Rahma, Ulva; Rahman, Muslim; Rachmadi, M.; Rafi, MHD.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47374

Abstract

Kebijakan sosial adalah hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial. Kebijakan sosial mencakup segala bentuk peraturan, perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi pekerja bukan penerima upah (BPU) dalam kebijakan sosial dalam perlindungan ketenagakerjaan bukan penerima upah yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat program dan rendahnya sosialisasi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terkait perlindungan program bukan penerima upah. Hambatan uttama meliputi rendahnya tingkat pengetahuan, ketidakpahaman manfaat, serta kurangnya sosialisasi yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, kolaborasi dengan pihak desa dan tokoh masyarakat serta mudah diakses untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam erlindungan program jaminan sosial ini.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SAMSAT KELILING DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATATEN ROKAN HULU Nopita, Piona; Rahman, Muslim
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 8 No 1 (2024): APRIL 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v8i1.5539

Abstract

Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi aspek penting dalam pendapatan daerah, dengan Program Samsat Keliling menjadi salah satu inisiatif yang diimplementasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Program Samsat Keliling dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian melibatkan survei terhadap petugas Samsat Keliling dan wajib pajak, serta analisis data jumlah pembayaran pajak dan tingkat kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Samsat Keliling memiliki dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas layanan pajak, terutama di daerah terpencil. Namun, tantangan seperti kondisi jalan yang buruk dan kurangnya kesadaran masyarakat masih mempengaruhi efektivitas operasional program ini. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan koordinasi antara pihak terkait, meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat, serta perbaikan infrastruktur jalan untuk memaksimalkan potensi program ini dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan dan perbaikan lebih lanjut dalam implementasi Program Samsat Keliling.