Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRRI TERHADAP STATUS ISTRI DAN ANAK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Uraidi, Ali; Sunarlin, Emmy
FENOMENA Vol 17 No 1 (2023): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v21i1.2907

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan hasil sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa bentuk status hukum istri dari perkawinan sirri menurut KHI dan UU perkawinan. Dan Apa akibat hukum terhadap anak dari perkawinan sirri menurut KHI dan UU perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum atau penelitiian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasrkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah sirri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat pasal tersebut. Menurut Hukum Islam Nikah sirri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah sirri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
SOSIALISASI MASYARAKAT DESA TEGALREJO TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KESETARAAN GENDER Koeshardjono, Hery; Sunarlin, Emmy; Candradewi W, Renny; Zakariyah, M. Abdi; Aszehra, Fatima; Lina, Shinta Mega; Yunus, Fiky; Hikam, Rifki Abdul
Abdi Panca Marga Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Abdi Panca Marga Edisi November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panca Marga Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51747/abdipancamarga.v4i2.1602

Abstract

The problems in this activity are the lack of knowledge or information received by the community about domestic violence law; lack of legal understanding of the contents of Law Number 23 Year 2004 related to domestic violence; and the existence of domestic violence that is not found. Problem solving is done through legal communication. Legal communication is the process of delivering messages in accordance with the law that contains the contents of a legal rule, with the aim of creating mutual understanding or understanding of the law, resulting in changes in the thoughts, attitudes and behavior of the recipient, without any change. coercion from outside. This service activity is a seminar forum model with light dialog because it adjusts to the scope and quality of human resources at the service location. Delivery of material by dialog and giving examples in everyday life. The results of the activity show an increase in the understanding and knowledge of residents regarding the rules / laws governing the elimination of domestic violence, which initially had a knowledge value of 55.25, after implementing the project had a knowledge value of 74.75. Activities like this need to be carried out in the future, by continuing to provide understanding and knowledge related to community life rules. Keywords: Gender Equality, Domestic Violence, Household.