Articles
<![CDATA[JUAL BELI ATAS TANAH TANPA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 ]]>
<![CDATA[Bramantia, Ezar]]>;
<![CDATA[Halim, Abdul]]>;
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>
<![CDATA[ CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 6 No 2 (2022): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/cermin_unars.v6i2.4947
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyimpangan dari aturan yang telah berlaku, menjalankan transaksi jual beli atas tanah yang dilakukan tanpa PPAT. Hal inilah yang menyebabkan apakah jual beli atas tanah yang dilaksanakan tanpa PPAT sah atau tidak. Serta apakah jual beli atas tanah tanpa PPAT tersebut memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pada dasarnya jual beli atas tanah ini tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya, oleh karenanya selama syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata masih terpenuhi dan syarat-syarat materiil lain juga terpenuhi mengenai tanah sebagai objek yang disepakati, maka jual beli atas tanah yang dilaksanakan tanpa PPAT ini dianggap sah. Namun untuk kekuatan hukumnya ini tidak lah kuat dibandingkan dengan jual beli tanah dengan menggunakan PPAT. Karena untuk mendaftarkan tanah sebagai proses balik nama ini diperlukan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah yang dibuat dan disahkan oleh PPAT, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tantang peralihan hak atas tanah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang perjanjian jual beli atas tanah ini sah namun untuk kedepan jika terjadi permasalahan atau mendaftarkan tanah untuk proses balik nama diperlukan AJB yang dibuat PPAT.]]>
<![CDATA[HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak sah menempati kedudukan (srata) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapat penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya. Anak diluar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak diluar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya. Dalam hukum waris barat, anak zinah dan anak sumbang, anak diluar nikah sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum, karena undang-undang telah menutup kesempatan apapun bagi mereka untuk mendapatkan hak yang lebih dari sekedar mendapatkan nafkah hidup. Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN PENDIDIKAN AGAMA DAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZIS ASN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>;
<![CDATA[Maghfuroh, Wahibatul]]>;
<![CDATA[Dillah, Ubay]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v21i2.3773
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukkan hasil sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pendidikan agama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023, Dukungan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023, Pendidikan agama dan Dukungan pemerintah berpengaruh secara simultan pada Kepatuhan membayar ZIS oleh ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023, dan Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadap Kepatuhan membayar ZIS ASN di kabupaten situbondo tahun 2023. Kata kunci: Pendidikan Agama, Dukungan Pemerintah, dan Kepatuhan Membayar ZIS]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk dapat terwujudnya tujuan perkawinan, salah satu syaratnya yaitu para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan yang dilakukan dibawah umur dalam hukum Islam.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR: MAK/ 2/III/2020 TENTANG KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 16 No 1 (2022): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v20i1.1972
<![CDATA[Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III.2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19), yang pada intinya mengatur tentang pembatasan kebebasan berkumpul warga. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Penerapan hukum maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19)? dan Bagaimana akibat hukum jika tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19)?Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Prinsip hukum Maklumat Kapolri Nomor:Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) adalah untuk keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Akibat hukum jika tidak melaksanakan maklumat Kapolri Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (Covid-19) adalah UU lain yang berkaitan, seperti UU Perdagangan, Konsumen, Perekonomian, dan lain-lain dan denda serta pidana sesuai dengan ketentuan pasal 216 dan 218 KUHP]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG JUJUR, BERSIH DAN BERMORAL ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan Umum diselenggarakan dalam rangka untuk memilih pejabat Negara yang akan memimpin jalannya roda pemerintahan. Dalam konstitusi juga telah termuat bahwa dalam memilih pejabat Negara baik dalam hal pejabat eksekutif yang meliputi presiden serta kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua serta pejabat legislatif yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Pusat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pemilihan umum seringkali ditemui calon kepala daerah melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang, ditemui juga beberapa masalah dalam penyelenggaraannya, pelanggaran yang sering terjadi seperti halnya kampanye hitam atau black campaign. Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang sanksi apa yang dikenakan pada para pelanggar undang-undang pemilu, dan prosedur penetapan serta pelantikan kepala daerah pasca terpilih.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v20i2.2400
<![CDATA[Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Skripsi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lag oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, maka dengan begitu nilai-nilai budaya barat mudah merasuk ke dalam lini kehidupan yang selanjutnya membawa paham liberal membawa dampak terhadap perkembangan pola pergaulan sosial anak-anak atau remaja muda zaman sekarang. Terabaikannya norma hukum aturan sosial kemasyarakatan serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar kawin Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan andak yang lahir diluar perkawinan. dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan pengumpulan data observasi dan analisi isi supaya penulis mampu menjawab penelitian tersebut Temuan penelitian menunjukkan bahwa: dalam sudut pandang kedua Hukum tersebut menunjukan bahwa mempunyai Kesamaan Hukum dan Perbedaan Hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGAN MELALUI SIDANG ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>;
<![CDATA[Sugeng, Tedjo Asmo]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4423
<![CDATA[Studi ini membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi melalui sidang Arbitrase dan bagaimana pelaksanaan putusan Arbitrase / Majelis Arbitrase? Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa wanprestasi melalui Sidang Arbitrase serta ingin mengetahui hasil bahasan tentang pelaksanaan putusan Arbitrase / Majelis Arbitrase. Sedang metode penelitian dalam penulisan ini, menggunakan Yuridisi Normatif adalah penelitian kepustakaan yang mengacu pada perundang-undangan dan literature terkait pada materi yang dibahas.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum oleh karena itu perkawinan juga akan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Asas monogami dalam perkawinan memiliki ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Penulis ingin mengetahui akibat hukum poligami bagi ASN (aparatur Sipil Negara) serta langkah hukum apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan perkawinan poligami.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR : 1447/PDT.G/2011/PA.SM) ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Devi]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 12 No 1 (2018): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Setiap pasangan suami isteri selalu menginginkan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu yaitu harus mendapat ijin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.SM dan bagaimana Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas suami di Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat (ibu kandung Tergugat I) dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat foto kopi kutipan akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. dan terhadap Tergugat I yaitu status hukum Tergugat I menjadi perawan hukmi. Terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat diancam Pidana penjara.]]>
