Andi Hijrah Uswatoen Khasanah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK WANITA TANI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN SUMBER DAYA ALAM Zulfikar Jayakusuma; Andi Hijrah Uswatoen Khasanah; Ariq Febrian; Ferdi Juniawan Erga; Fitria Yolanda Sofni; Ghaitsa Rahma; Ivan Marcelino Barus; Muthiya; Puti Jasmine; Raka Wahyudi Abdurrohim; Rahmi Putri
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 3 No. 2 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v3i2.5754

Abstract

Kelompok wanita tani merupakan kelompok yang rentan disimpangi hak-haknya dalam melaksanakan kegiatan. Di Desa Kumantan kesadaran hukum kelompok wanita tani masih tergolong rendah. Maka dari itu, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kesadaran hukum yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar social development goals (SDGS) atau pembangunan berkelanjutan berjalan dengan semestinya demi kesejahteraan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara diskusi dan pengisian survei. Hasil dari sosialisasi ini adalah bertambahnya kesadaran hukum bagi kelompok wanita tani di Desa Kumantan Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kelompok Wanita Tani
KEWAJIBAN PELAKU USAHA KARAOKE DALAM PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU Andi Hijrah Uswatoen Khasanah; Hengki Firmanda S; Samariadi .
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha karaoke serta kendala yang dihadapi LMKN dan LMK di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Secara normatif, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021, dan Permenkum No. 27 Tahun 2025 mewajibkan pelaku usaha karaoke memperoleh lisensi dan membayar royalti melalui LMKN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bunga Karaoke sebagai objek penelitian tidak memiliki lisensi dan tidak melakukan pembayaran royalti, meskipun telah menghormati hak moral pencipta. Kendala yang dihadapi LMKN dan LMK (WAMI) meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan, proses transisi sistem baru pasca Permenkum No. 27 Tahun 2025, dan keberatan atas tarif royalti. Diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta.