Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kalurahan Hargobinangun Sulistyowati, Emy; Yuliana, Mita; Maulidia, Nabila Wahyu; Muttaqin, Habib Hussein
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 9 (2024): Juli
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/khn2j734

Abstract

Fenomena keterlambatan pengajuan akta kematian akibat kurangnya kesadaran hukum, akses informasi tentang prosedur pengajuan sering membuat masyarakat tidak menyadari pentingnya pengajuan akta kematian secara tepat waktu. Fenomena keterlambatan pengajuan akta kematian tersebut banyak terjadi di Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, program "Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kelurahan Hargobinangun" akan menggalakkan sosialisasi langsung di masyarakat melalui Pengadilan Negeri sebagai instansi utama dalam pengajuan akta kematian Melalui metode pendekatan kolaboratif dan inovatif yang melibatkan institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum, artinya peneliti dan pihak yang terlibat mempunyai peranan dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan serta dapat direplikasi di daerah lain.Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kelurahan Hargobinangun sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang penulis lakukan efektif meningkatkan pengajuan akta kematian. Data menunjukkan peningkatan dari 34 pengajuan di Februari 2024 menjadi 69 pada Mei 2024. Program ini efektif meningkatkan pemahaman masyarakat dan mempercepat proses administrasi. Permasalahan yang ada di Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diakibatkan kurangnya edukasi dan stigma masyarakat terkait proses administrasi yang sulit. Kegiatan Sosialisasi sebagai bentuk pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan akses layanan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antar instansi untuk memudahkan pengajuan akta kematian.
RATIO DECIDENDI DALAM PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/Pid.B/2014/PN SEMARAPURA dan 349/Pid.B/2023/PN SLEMAN) Muttaqin, Habib Hussein; Apriyani, Maria Novita
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i3.7558

Abstract

This study raises the issue of Decision Number 44/Pid.B/2014/PN.Srp and Decision 349/Pid.B/2023/PN.Smn related to the judge's ratio decidendi in both cases so that it can find things that differentiate why the verdicts can be different. This writing uses the normative juridical legal method. The findings of the study found that based on Article 340 of the Criminal Code, the perpetrator of premeditated murder will be threatened with the most severe sanction, namely the death penalty. The elements of premeditated murder have three conditions. First, there is intent accompanied by prior planning. Second, there is sufficient time for a person to think from the emergence of the will to the implementation of the will. Third, the act is carried out in a calm state. This study aims to determine the judge's ratio decidendi in imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder in the study of Decision 44/Pid.B/2014/PN.Srp and Decision 349/Pid.B/2023/PN.Smn.Keywords: Premeditated Murder, Mens rea, Ratio decidendi