Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Platform Lapak Berkah: Analisis dan Implikasi Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Timur Rozi, Mohammad Fakhrul; Afiati, Nila; Amin, Ahmad Faiz Makinun; Arosyid, Aisyah Putri; Amin, Muhammad Al; Rahmawati, Pudji
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 7 (2024): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i7.1393

Abstract

Kota Surabaya merupakan pusat perdagangan dan perekonomian di Jawa Timur, namun berdasarkan data yang ada, masih terdapat masyarakat yang kurang berdaya. Dalam sektor perdagangan, misalnya, beberapa masyarakat masih kesulitan untuk bersaing dan mengembangkan usahanya. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Timur melaksanakan program lapak berkah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang kurang berdaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya melalui program lapak berkah IZI serta dampak yang dihasilkan dari program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian PAR (Participatory Action Research). PAR (Participatory Action Research) merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara dengan penanggung jawab program lapak berkah serta beberapa mustahik, yaitu penerima bantuan dari program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui program lapak berkah IZI Perwakilan Jawa Timur dilakukan dengan memberikan bantuan modal dan gerobak kepada para mustahik. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melibatkan pemberian sumber daya, wawasan, dan kesempatan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka dan menentukan masa depannya sendiri. Dalam program ini, mustahik mendapatkan sumber daya berupa gerobak dan modal, wawasan ekonomi serta pengetahuan agama melalui pendampingan, serta keterampilan ekonomi untuk menunjang usaha mereka.
Analisis Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Prostitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Ditinjau Dari Sisi Hak Asasi Manusia: Analisis Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Prostitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Ditinjau Dari Sisi Hak Asasi Manusia Afiati, Nila; Lawal, Uthman Shehu
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.44

Abstract

This research focuses on the legal, philosophical, and human rights analysis of the application of caning sanctions in prostitution crimes as regulated in Aceh Qanun Number 06 of 2014. The study is directed to examine the legal legitimacy, social effectiveness, and normative tensions between sharia norms and human rights principles in the context of Aceh's special autonomy. The research method used is a normative legal approach, with a review of legislation, legal doctrine, and academic literature. The analysis was conducted qualitatively through content analysis methods to assess the consistency, relevance, and consequences of the application of caning sanctions. The results show that caning sanctions in Aceh have strong legal legitimacy through the constitution, UUPA, and Qanun Jinayat, and are based on philosophical values โ€‹โ€‹โ€‹โ€‹of justice, welfare, and deterrent effects. However, its effectiveness in suppressing prostitution practices is still limited due to more dominant socio-economic factors. From a human rights perspective, caning creates normative tensions because it has the potential to violate the principle of prohibition of torture and treatment that degrades human dignity. The implications of this research emphasize the importance of reformulating Aceh's criminal justice policy to be more adaptive to human rights criticisms without neglecting the legitimacy of sharia. This effort can be achieved through regulatory evaluation, strengthening empirical indicators of deterrent effects, and exploring more humane alternatives to sharia-based punishment.