Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hukum Islam Sebagai Bahan Baku Pembentukan Hukum Nasional A, Asna
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 4 (2024): Madani, Vol. 2, No. 4 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13121118

Abstract

Hukum islam merupakan hukum yang bersifat universal dan bisa diterapkan dalam pembangunan hukum nasional, hukum islam tidak serta merta memaksakan pemahaman kepada kaum non muslim untuk menjalankannya, hukum islam menghormati perbedaan pemahaman dalam menjalankan agama masing-masing menurut kepercayaan masing-masing. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah tercermin dalam sistem hukum nasional. Jika peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan berbangasa dan bernegara maka akan dapat meredam akan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini akan dapat berjalan dengan baik manakala ada kerja sama yang baik dari berbagai pihak yakni antara masyarakat dan penguasa. Upaya kerja sama ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang tertib aman, dan sejahtera sebagaimana yang dipaparkan dalam pasal undang-undang dasar 1945 dan pancasila sebagai dasar negara. Selain kontribusi tehadap Undang-undang yang secara substansial tersebut di atas, terdapat beberapa produk perundang-undangan yang sifatnya mencantumkan hukum-hukum secara tekstul yang bersumber dari Al-quran dan hadis Nabi.
Fatwa MUI Tentang Musyarakah, Penggunaan Istilah, Dalil, Metode Serta Sistematika Fatwa A, Asna; Hartika, Ika
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 6 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16573620

Abstract

In the application of akad muarakah, Shariah Financial Institutions (SFIs) agree to melt some of the assets they own jointly with customers to implement a specific venture. The proceeds of the effort will be shared between LKS and the customer based on the percentage of contributions made, both cash and non-cash. Such a practice is commonly known as the term yield sharing. To provide a sense of security for all parties involved in this practice, the National Shari'ah Council (NSN) which is part of the Indonesian Ulema Assembly (MUI) has issued fatwa MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000. In the Fatwa has been discussed about everything related to muarakah starting from ijab qabul, capital specifications, division of labor to profits and losses that all parties must bear. To accommodate muarakah transactions, the Indonesian Accounting Association (IAI) has issued Financial Accounting Standards Statement (PSAK) number 106 in 2007 which regulates in detail the accounting of muarakah transactions. MUI fatwa no 8/DSN-MUI/IV/2000 is certainly one of the foundations of the formation of PSAK 106 on muyarakah.