Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

State, Religion, and Modernity: A Critical Analysis of the Relationship Between Political Islam and the State in the Context of Reform Siful, Siful; Hasir, Hasir; Iqbal, Muhammad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.298

Abstract

This study examines the dynamics of Islamic politics in the process of forming a modern state, focusing on the relationship between religion and the state in the context of political modernization during the reform era. The main issue explored is how Islamic politics adapts to and interacts with the principles of a modern state and the impact of religion-state integration on democratization in post-reform Indonesia. This study aims to understand the role of Islamic politics in forming a modern state, identify the challenges and opportunities in integrating religion and the state, and assess the extent to which Islamic politics can contribute to stability and the sustainability of democracy. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data is collected through literature reviews and document analysis related to political policies, legal regulations, and the development of Islamic politics in Indonesia. The findings indicate that Islamic politics has undergone significant changes in facing the challenges of the modern state. The integration between religion and the state remains a topic of debate between groups advocating Islam as the foundation of the state and those supporting secularism. However, compromises between Islamic values and democratic principles can be observed in legal regulations and government policies in the post-reform era. In conclusion, Islamic politics is crucial in forming a modern state. However, the integration of religion and the state must be balanced to avoid hindering the democratization process. Therefore, inclusive policies are needed to ensure that the role of Islam in politics remains in harmony with democratic principles and the diversity of Indonesian society. [Penelitian ini mengkaji dinamika politik Islam dalam proses pembentukan negara modern dengan fokus pada hubungan antara agama dan negara dalam konteks modernisasi politik pada era reformasi. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana politik Islam menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan prinsip negara modern, serta dampak integrasi agama dan negara terhadap demokratisasi di Indonesia pasca-reformasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran politik Islam dalam pembentukan negara modern, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam integrasi agama dan negara, serta menilai sejauh mana politik Islam dapat mendukung stabilitas dan kelangsungan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang berkaitan dengan kebijakan politik, regulasi hukum, serta perkembangan politik Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Islam mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam menghadapi tantangan negara modern. Integrasi antara agama dan negara tetap menjadi perdebatan antara kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang mendorong sekularisme. Namun, dalam praktiknya, kompromi antara nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam regulasi hukum serta kebijakan pemerintahan pasca-reformasi. Sebagai kesimpulan, politik Islam memiliki peran krusial dalam pembentukan negara modern, tetapi integrasi agama dan negara harus dikelola dengan seimbang agar tidak menghambat proses demokratisasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif agar peran Islam dalam politik tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan keberagaman di Indonesia].
Application Of The Omnibus Law Concept In The Job Creation Law On The Environment And Economic Revival Navis, Aulia Akbar; Hanif, Achmad Izzuddin; Iqbal, Muhammad; Siful, Siful
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.974

Abstract

The Omnibus Law in the Job Creation Law was first passed by President Jokowi Dodo, intended to make regulations more effective and simplify so that they are right on target. The purpose of writing this article is to analyze the concept of Omnibus law and the application of the Job Creation Law to the environment and economic improvement. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach with primary data sources, namely the 1945 Constitution and the Job Creation Law. Work, with secondary data, namely, books, research journals and so on. The results of the research on the rules in omnibus law are very beneficial for investors in Indonesia because they are too simple in the licensing stages, so they can increase the economic revival of the community but on the other hand also give rise to negative impacts on environmental sustainability because of this policy. Conclusion The Job Creation Law has a flawed legal basis, so it should need a review, both in the business industry licensing articles which are considered to be damaging and worrying about environmental sustainability, as well as articles which cause people's economic welfare to decline. As the decision of the panel of judges at the Constitutional Court stated that Omnibus Law still needs to be improved
Systematic Literature Review dan Analisis Bibliometrik: Makna Ketokohan Kiai Musleh Adnan bagi Kemandirian Ekonomi Pesantren Nahdhatut Ta’limiyah Pamekasan Hasir, Hasir; Ritonga, Iskandar; siful, Siful; Al-Fiyah, Tutik
Perbanas Journal of Islamic Economics and Business Vol 4 No 2 (2024): Perbanas Journal of Islamic Economics and Business
Publisher : Institut Keuangan-Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56174/pjieb.v4i2.262

Abstract

Penelitian ini membahas makna ketokohan Kiai Musleh Adnan terhadap kemandirian ekonomi Pesantren Nahdhatut Ta’limiyah di Pamekasan, sebuah isu penting mengingat peran vital pesantren dalam mengembangkan kemandirian ekonomi komunitas santri. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana figure Kiai Musleh Adnan mempengaruhi strategi ekonomi pesantren dan memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Literatur yang ada masih minim membahas hubungan antara ketokohan kiai dan kemandirian ekonomi pesantren, sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review sedangkan analisisnya memakai Blibliometrik. Pengumpulan data diperoleh dari internet yang bersumber dari Google Scholars dan terindeks sinta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kiai Musleh Adnan memiliki peran sentral dalam memotivasi dan mengarahkan pengembangan usaha-usaha ekonomi pesantren, mulai dari pengembangan koperasi dan UMKM pesantren. Pembahasan menyoroti bagaimana nilai-nilai kepemimpinan dan spiritualitas Kiai Musleh Adnan menjadi pendorong utama dalam menciptakan inovasi dan kemandirian ekonomi di lingkungan pesantren. Kesimpulannya, ketokohan Kiai Musleh Adnan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan ekonomi pesantren, memberikan model kepemimpinan yang dapat direplikasi di pesantren lain. Penelitian ini signifikan karena menawarkan perspektif baru dalam memahami hubungan antara kepemimpinan religius dan kemandirian ekonomi, serta memberikan implikasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren melalui penguatan peran kiai sebagai pemimpin ekonomi.