<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pandangan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum ditinjau dari perspektif hukum Tata Negara. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum perspektif hukum Tata Negara sudah terjamin. Hal ini dipengaruhi oleh hak-hak politik mereka yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Rekomendasi penelitian ini adalah Pembenahan peraturan-peraturan yang masih multitafsir bagi hak pemilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya. The research objective is to analyze the views on the right to vote for people with mental disabilities in general elections from the perspective of constitutional law. This research uses three legal materials: primary, secondary and tertiary. The results of this research indicate that the right to vote for people with mental disabilities in general elections from a constitutional law perspective is guaranteed. This is influenced by their political rights guaranteed by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This research recommends that improving regulations that still have multiple interpretations for the rights of voters with disabilities not only requires good regulations but also requires legal certainty regarding their political rights.]]>
