Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Muslinda S, Tenry; Fahmal, A. Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar belum efektif karena di Polres Polewali Mandar masih terkendala alat yang digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital atau barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum ada di Polewali Mandar, sehingga penanganan kasus perjudian online lebih sering dilimpahkan ke Polda Sulawesi Barat. Adapun faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar antara lain faktor hukumnya yaitu undang-undang, faktor penegak hukum atau sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas, faktor biaya, dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze the investigation process of perpetrators of online gambling crimes in the jurisdiction of the Polewali Mandar Police. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that the investigation process for perpetrators of online gambling crimes in the Polewali Mandar Police jurisdiction has not been effective because at the Polewali Mandar Police Station, there are still problems with the tools used in the forensic surgery process for digital evidence or evidence used as electronic tools and Information Experts and Electronic Transactions (ITE) also do not yet exist in Polewali Mandar, so the handling of online gambling cases is more often delegated to the West Sulawesi Regional Police. The factors that influence the investigation process for perpetrators of online gambling crimes in the jurisdiction of the Polewali Mandar Police include legal factors, namely laws, law enforcement or human resource factors, facilities and facilities factors, cost factors, and community factors.

Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Gunawan, Wahyu; Marsuni, Lauddin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Pangkep. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. The research objective is to analyze the efforts to resolve criminal acts of domestic violence by the Pangkep Resort Police. 2) To determine and analyze what factors influence the process of resolving criminal acts of domestic violence by the Pangkep Resort Police. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Pangkep Police investigators. The author's research results found that: 1) Law enforcement against domestic violence is less effective 2). Factors that influence law enforcement against domestic violence are legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.

Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Taufan, Putra Muhammad; Fahmal, A Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pandangan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum ditinjau dari perspektif hukum Tata Negara. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum perspektif hukum Tata Negara sudah terjamin. Hal ini dipengaruhi oleh hak-hak politik mereka yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Rekomendasi penelitian ini adalah Pembenahan peraturan-peraturan yang masih multitafsir bagi hak pemilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya. The research objective is to analyze the views on the right to vote for people with mental disabilities in general elections from the perspective of constitutional law. This research uses three legal materials: primary, secondary and tertiary. The results of this research indicate that the right to vote for people with mental disabilities in general elections from a constitutional law perspective is guaranteed. This is influenced by their political rights guaranteed by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This research recommends that improving regulations that still have multiple interpretations for the rights of voters with disabilities not only requires good regulations but also requires legal certainty regarding their political rights.

Analisis Hukum Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengelolaan Tambak Hendra, Hendra; Fahmal, A. Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis proses penerbitan sertifikat hak milik atas pengelolaan tambak di kabupaten luwu timur; (2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor apakah yang mempengaruhi penerbitan sertifikat hak milik atas pengelolaan tambak di kantor badan pertanahan nasioanl kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses Penerbitan Sertifikat: Penerbitan sertifikat hak milik untuk lahan Tambak di Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui prosedur yang meliputi pengumpulan data fisik, pembuktian hak, penerbitan sertifikat, hingga penyajian data fisik dan yuridis. Proses ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (2) Faktor yang Mempengaruhi Proses Penerbitan: Kelengkapan Dokumen, Masalah Sengketa Tanah, Biaya Administrasi, Keterbatasan SDM dan Infrastruktur. The research objective is to analyze the process of issuing property rights certificates for pond management in East Luwu Regency; (2) to determine and analyze the factors that influence the issuance of ownership rights certificates for pond management at the East Luwu district national land agency office. This research uses empirical research methods. This research shows that: (1) Certificate Issuance Process: Issuance of ownership certificates for Tambak land in East Luwu Regency is carried out through procedures that include collecting physical data, proving rights, issuing certificates, and presenting physical and juridical data. This process follows the provisions in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. (2) Factors that Influence the Issuance Process: Completeness of Documents, Land Dispute Issues, Administrative Costs, Limited Human Resources and Infrastructure.

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Kalsum, Nur Umniati; Fahmal, A. Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. tentang sengketa hak milik atas tanah; (2) untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan studi terhadap putusan No: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. telah ditemukan adanya unsur untuk melakukan pengakuan terhadap tanah atau hak milik atas tanah, sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut membutuhkan pertimbangan yang hati-hati terhadap bukti-bukti yang ada, ketentuan hukum yang berlaku, dan fakta-fakta yang relevan. Adapun sengketa bidang pertanahan di Indonesia timbul akibat faktor hukum, seperti tumpang tindih peraturan, peradilan, serta birokrasi yang berbelit-belit, dan faktor non-hukum, seperti tumpang tindih penggunaan tanah, tingginya nilai ekonomi tanah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Interaksi antara kedua faktor ini menciptakan masalah sengketa yang kompleks, sehingga diperlukan penyelesaian yang adil, sistematis, dan menyeluruh untuk mengatasinya. The research objective is to analyze the judge's considerations in deciding case number: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. regarding disputes over land ownership rights; (2) to understand and analyze the factors that cause land disputes. This research uses empirical legal methods. The research results show that based on a study of decision No: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. It has been found that there is an element of recognition of land or ownership rights to land, so resolving this problem requires careful consideration of existing evidence, applicable legal provisions, and relevant facts. Meanwhile, land disputes in Indonesia arise due to legal factors, such as overlapping regulations, judiciary, and complicated bureaucracy, and non-legal factors, such as overlapping land use, the high economic value of land, and increasing public awareness. The interaction between these two factors creates complex dispute problems, so a fair, systematic and comprehensive resolution is needed.

Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Alief Utama, Muhammad Alfin; Qamar, Nurul; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20765

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan pada kenyataan yang terjadi di lapangan melalui wawancara dan quisioner secara langsung kepada pihak yang terkait dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini terkait (1) Pelaksanaan hak-hak tersangka di Polda Sulawesi Selatan belum berjalan sepenuhnya efektif. Terdapat kendala berupa : (a) Aparat belum selalu memberikan informasi secara lengkap tentang hak-hak tersangka, seperti Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, serta perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan. (b) Dalam beberapa kasus, tersangka seringkali tidak diberikan akses awal untuk mendapatkan bantuan hukum sejak awal proses penyidikan. (2) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka yaitu : (a) Kurangnya jumlah penyidik yang memahami prosedural dalam penyidikan (b) Beban kerja yang tinggi dan fasilitas yang belum memadai dalam proses penyidikan. (c) Kurangnya Pengawasan Eksternal dan Internal: Seperti dari Komnas HAM, Ombudsman, atau lembaga pengawas internal (misalnya Propam Polri), yang berfungsi mencegah pelanggaran hak-hak tersangka. Rekomendasi penelitian : (1) Perlunya peningkatan edukasi hukum bagi tersangka melalui penyediaan informasi yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami mengenai hak-hak mereka sejak awal proses penyidikan (2) Perlu adanya kerja sama antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan penyuluhan atau pendampingan hukum secara proaktif, khususnya bagi tersangka yang berasal dari kelompok rentan atau memiliki keterbatasan pendidikan. Hal ini bertujuan agar mengenai efektivitas pelaksaanaan hak-hak tersangka pada saat penyidikan dapat tercapai secara maksimal.

Neurokriminologi dan Transformasi Doktrin Hukum Pidana Kadir, Zul Khaidir; Mappaselleng, Nur Fadhilah; Kadir, Nadiah Khaeriah
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1879

ABSTRAK Struktur hukum pidana modern dibangun atas asumsi kehendak bebas, rasionalitas individu, dan mens rea sebagai dasar pertanggungjawaban. Namun, perkembangan neurosains menunjukkan bahwa perilaku kriminal dalam banyak kasus tidak lahir dari deliberasi sadar, melainkan dari konfigurasi neurobiologis yang memengaruhi kontrol diri dan regulasi moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara konstruksi normatif hukum pidana dan determinasi perilaku manusia menurut neurosains, serta mengidentifikasi tiga bentuk transformasi doktrinal yang ditimbulkan oleh pendekatan neurokriminologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana belum memiliki instrumen normatif yang mampu mengakomodasi kompleksitas biologis manusia. Model tanggung jawab berbasis kehendak bebas universal tidak selaras dengan bukti mengenai variabilitas kontrol perilaku. Konsep kesengajaan gagal membedakan antara deliberasi dan reaktivitas neurologis, sedangkan pendekatan retributif dalam pemidanaan tidak kompatibel dengan model intervensi preventif. Dalam kondisi ini, atribusi kesalahan menjadi berisiko secara etik. Reformulasi doktrin menjadi keharusan untuk membangun sistem hukum yang akurat dan sahih secara normatif.Kata Kunci: Determinisme Biologis, Mens rea, Neurokriminologi, Pertanggungjawaban Pidana

Beyond the Surface: Exploring the Next Level of Terrorism on the Dark Web Mappaselleng, Nur Fadhilah; Kadir, Nadiah Khaeriah; Ahmad, Abd. Kadir; Kadir, Zul Khaidir; Normiati, Normiati
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i1.26150

The lack of effective security mechanisms on the Surface Web facilitates the occurrence of cybercrime. The high accessibility of the Surface Web also allows law enforcement agencies to more easily track and identify perpetrators. However, this motivates criminals to migrate to the Dark Web, the deepest layer of the internet that offers a higher level of security. This research aims to analyze the communication patterns utilized by terrorists on the dark web, propaganda, recruitment, and the use of cryptocurrency in transactions and fundraising by terrorists. The research method used is normative legal research with a conceptual and case approaches and qualitative analysis. This research analyses that terrorists have transitioned to using the Dark Net in a similar manner to how they have utilized the Surface Web over the past several decades, but there are now additional opportunities for tech-savvy operatives. Three main features, anonymity, encrypted messaging, and the use of cryptocurrency, work together to provide an environment that is almost perfect for terrorists on the Dark Web. This combination allows terrorists to conduct their operations more effectively and covertly, making the Dark Web a highly valuable tool for achieving their goals without significant risk of exposure and disruption by security authorities.

Analysis of Criminogenic Factors in Drug Abuse Behavior in Children (Case Study at Makassar Police Headquarters) Sapada, Andi Tenri; Mappaselleng, Nur Fadhilah; Fitri, Ainul
Journal of Public Representative and Society Provision Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Public Representative and Society Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jprsp.v5i2.742

This study aims to determine the factors that influence the occurrence of criminology against narcotics crimes committed by children and the efforts of investigators against narcotics abuse crimes committed by children in the city of Makassar. This study uses an empirical research method. The location of the study was at the Satres Narcotics Police Resort of South Sulawesi City. The types and sources of data are primary data and secondary data obtained from field data in the form of (interview results) and then data analysis was carried out. The results of this study indicate, What factors cause narcotics crimes committed by children in the Makassar Police area. What efforts are made by law enforcement officers in overcoming narcotics crimes committed by children in the Makassar Police area. The recommendation of this study is that it is very necessary to improve the quality of personnel in training, especially regarding narcotics abuse and it is hoped that the general public will be more careful in taking steps and being careful with their relationships.

COLD-BLOODED CYBER EXTORTION TRAP: The Method of Distributing Immoral Content as a Criminal Weapon of Threats on Social Media Wirawan, Surya; Mappaselleng, Nur Fadhilah; Handayani, Dwi
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2 No 1 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v2i1.1324

This study aims to determine and analyze the investigation process for criminal acts of threats and extortion via social media and to identify the inhibiting factors in the investigation of criminal acts of threats and extortion via social media, particularly involving the distribution of immoral content. This study employed empirical research methods. Data collection techniques included interviews and documentation. The study was conducted in Makassar, specifically at the South Sulawesi Regional Police Headquarters. The results of the author's research are that the process of investigating criminal acts of threats with extortion is the same as handling other general crimes if the report is received then an investigation warrant and SP2HPA1 (Notification of the progress of the report research results) are issued. The results of the investigation find at least 2 initial pieces of evidence that are sufficient in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code then the status will be raised from the preliminary stage to the preliminary stage and the issuance of SP2HP A3 (Notification of Investigation Results) is issued. However, if the results of the investigation of the reported case are not a criminal case or do not meet the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code then the investigation must be stopped and the issuance of SP2HP A2 (Notification of the Progress of Investigation Results) or usually the investigation is stopped. The inhibiting factors in the investigation process against suspects who commit criminal acts of threats and extortion through social media include sometimes the reported party is not cooperative, evidence has been deleted which results in the digital tracking process becoming more complicated and long, and the perpetrator is usually outside the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police and there is often a lack of witnesses and evidence. The author's recommendation is that the police should increase cooperation in resolving criminal cases, both with related agencies and with the public. There is also the need for comprehensive public education regarding the importance of a cooperative attitude when dealing with the law to facilitate investigations and handling of a case. The public also needs to increase awareness of electronic media security and participate in reporting cybercrime to the police. Law enforcement officers also need to be equipped with adequate tools and strengthen coordination and cooperation between the government, law enforcement officers, and the public. Thus, these steps are expected to increase the effectiveness of law enforcement and reduce obstacles in overcoming the spread of immoral content through electronic media.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search