Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Philosophy (JLP)
Fahmal, A Muin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan Sefullah, Andi; Fahmal, A Muin; Said, Muhammad Fachri
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang28

Abstract

Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wujud dari kelanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menuju profesionalisme pegawai. Merit sistem merupakan cerminan manajemen kepegawaian yang profesional dimana penempatan pegawai dan pejabat menggunakan kompetensi kinerja dan track record sebagai alat ukur pengangkatan Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi sistem merit dalam Manajemen ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sitem tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana implementasi sistem merit dalam manajemen ASN serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan sistem merit kearah yang lebih baik. The implementation of the Act Number 5, Year 2014 on The Civil State Apparatus is entity of a sustainable successful implementation of bureaucracy reform head to officers professionalism. The Merit System is a reflection of professional staffing management. The merit system is performance assessment based on work performance. The purpose of this research is to evaluate the implementation of merit system to officers development according to the needs of South Celebes Regional Office the Ministry of Religions and the factors affecting of its implementations. It is a normatif-empiric method with qualitative approach. It is hoped to describe the implementation of merit system in civil state management and and the factors affecting of its implementations. So that it is expected to contribute ideas to the government in the study and implementation of a better Merit System.
Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Taufan, Putra Muhammad; Fahmal, A Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pandangan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum ditinjau dari perspektif hukum Tata Negara. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum perspektif hukum Tata Negara sudah terjamin. Hal ini dipengaruhi oleh hak-hak politik mereka yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Rekomendasi penelitian ini adalah Pembenahan peraturan-peraturan yang masih multitafsir bagi hak pemilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya. The research objective is to analyze the views on the right to vote for people with mental disabilities in general elections from the perspective of constitutional law. This research uses three legal materials: primary, secondary and tertiary. The results of this research indicate that the right to vote for people with mental disabilities in general elections from a constitutional law perspective is guaranteed. This is influenced by their political rights guaranteed by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This research recommends that improving regulations that still have multiple interpretations for the rights of voters with disabilities not only requires good regulations but also requires legal certainty regarding their political rights.
Co-Authors Mappaselleng, Nur Fadhilah Muhammad Fachri Said Sefullah, Andi Taufan, Putra Muhammad