Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Cendekia Ilmiah
Nasution, Zulham Ramanda
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Hukum Internasional Pada Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Sengketa Palestine Serta Israel) Andira, Tri Ayu; Siregar, Emiel Salim; Rizma, Wddi Mudthia; Nasution, Zulham Ramanda; Khadafi, Muhammad; Suherman, Jaka Karya; Nasution, Fadli Akbar; Azmi, Khairil Iif
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 5 No 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5572

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional, khususnya sengketa antara Palestina dan Israel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum internasional mengatur aktivitas organisasi internasional untuk meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral berdasarkan kepentingan nasional. Sengketa antara Palestina dan Israel telah direspon dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 181 yang mengusulkan pemisahan wilayah bagi Yahudi dan Arab. PBB berperan sebagai mediator dalam upaya perdamaian dan menyediakan sarana mediasi, dengan keanggotaan negara-negara Liga Arab dan Israel di PBB sebagai alat penting untuk menyelesaikan konflik ini secara internasional.
Peran Hukum Internasional Pada Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Sengketa Palestine Serta Israel) Andira, Tri Ayu; Siregar, Emiel Salim; Rizma, Wddi Mudthia; Nasution, Zulham Ramanda; Khadafi, Muhammad; Suherman, Jaka Karya; Nasution, Fadli Akbar; Azmi, Khairil Iif
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 5 No. 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5572

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional, khususnya sengketa antara Palestina dan Israel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum internasional mengatur aktivitas organisasi internasional untuk meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral berdasarkan kepentingan nasional. Sengketa antara Palestina dan Israel telah direspon dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 181 yang mengusulkan pemisahan wilayah bagi Yahudi dan Arab. PBB berperan sebagai mediator dalam upaya perdamaian dan menyediakan sarana mediasi, dengan keanggotaan negara-negara Liga Arab dan Israel di PBB sebagai alat penting untuk menyelesaikan konflik ini secara internasional.
Analisis Normatif Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Siregar, Emiel Salim; Rangkuti, Ratu Emanda; Khadafi, Muhammad; Nasution, Zulham Ramanda; Andira, Tri Ayu; Aqila, Silvana Bela
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15470

Abstract

Artikel ini menganalisis kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi hukum pembagian kuota penangkapan ikan serta uji kesesuaiannya dengan prinsip “Hak Menguasai Negara” dan asas “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 UUD 1945. Hasil analisis menunjukkan bahwa PIT dirancang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan melalui pengaturan zona, alokasi kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota non-komersial. Namun, mekanisme pemberian akses melalui lelang atau kerja sama dengan korporasi membuka ruang terjadinya privatisasi akses laut yang dapat menggeser kendali negara dan mengurangi ruang hidup nelayan tradisional. Dengan meninjau lima dimensi Hak Menguasai Negara yang dirumuskan Mahkamah Konstitusi—mengatur, mengurus, mengawasi, mengelola, dan kebijakan—dapat disimpulkan bahwa kebijakan PIT hanya dapat dianggap konstitusional apabila negara mempertahankan kontrol penuh serta memastikan perlindungan prioritas bagi nelayan kecil. Tanpa proteksi tersebut, alokasi kuota yang didominasi pemodal besar berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan tujuan kemakmuran rakyat.
Co-Authors Andira, Tri Ayu Aqila, Silvana Bela Azmi, Khairil Iif Emiel Salim Siregar KHADAFI, MUHAMMAD Nasution, Fadli Akbar Rangkuti, Ratu Emanda Rizma, Wddi Mudthia Suherman, Jaka Karya