Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Akbar Sayudi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sosialisasi “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa” di SDN Jatimulya 11, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Prawitasari, Nining Yurista; Akbar Sayudi; Gina Asri Ruwaida
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2024): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i1.3007

Abstract

This research focuses on how the law protects teachers from criminalization. Legal protection for teachers is the government's effort to protect teachers and other education personnel in carrying out their professional duties. The research method used is normative juridical, which is legal protection for teachers related to criminal acts of violence in the educational process as regulated in Law Number 14 of 2005 and Government Regulation Number No. 19 of 2017, amendments to Government Regulation Number 74 of 2008. There are differences in perceptions from parents and schools, especially teachers as educators, namely punishments that have a deterrent effect such as pinching, twisting, hair cutting and other disciplinary actions have been considered human rights violations based on Child Protection Law according to parents' perceptions. Meanwhile, teachers still consider these sanctions to be in the educational category for disciplining students. Legal outreach to teachers is very important to equip teachers to understand the law and raise legal awareness.
Kekuatan Hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan Julius Caesar Transon Simorangkir; Akbar Sayudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1888

Abstract

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan menimbulkan persoalan ketidakadilan dalam hubungan kerja karena melemahkan posisi tawar pekerja di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta menelaah konsekuensi hukumnya terhadap praktik penahanan ijazah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa regulasi dan surat edaran, serta sekunder berupa literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat meskipun berisi larangan penahanan ijazah oleh perusahaan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih kuat dan mengikat agar perlindungan hukum terhadap pekerja dapat berjalan efektif dan konsisten.
Co-Authors Gina Asri Ruwaida Julius Caesar Transon Simorangkir Nining Yurista Prawitasari, S.H.,M.H.