Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI SEBAGAI BAGIAN PERIZINAN INVESTASI APARTEMEN Pradika, Agun; Ilmi, M. Miftahul; Murtadho, Muhammad Naufal; Ali Fikri, Ahmad Wildan
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4411

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam perizinan investasi pembangunan Apartemen atau rumah susun komersial. PBG dan SLF merupakan dua komponen krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kualitas, dan regulasi yang berlaku dalam sektor properti. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi bagaimana peran persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (slf) sebagai bagian dari perizinan investasi dalam pembangunan rumah susun komersial atau apartemen dan bagaimana pertanggungjawaban pengembang rumah susun komersial atau apartemen dalam perjanjian pengikatan jual beli tanpa sertifikat laik fungsi (SLF). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Secara keseluruhan, PBG dan SLF memainkan peran penting dalam perizinan investasi pembangunan rumah susun komersial atau apartemen dengan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta bangunan yang dihasilkan aman untuk digunakan. Sebelum UU Cipta Kerja, proses yang panjang dan kompleks dapat menghambat investasi, sedangkan setelah UU Cipta Kerja, proses yang lebih sederhana dan cepat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan mengurangi hambatan birokrasi, sehingga mendorong investasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih efisien di Indonesia. 2) Pertanggung jawaban pengembang rumah susun komersial atau apartemen dalam PPJB tanpa SLF melibatkan pemenuhan standar keselamatan, transparansi informasi, komitmen tertulis, kompensasi dan ganti rugi, tanggung jawab hukum, serta pemeliharaan dan perbaikan. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pembeli dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun ada perbaikan signifikan dalam proses perizinan, pengawasan yang ketat dan transparansi informasi tetap diperlukan untuk memastikan pembangunan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan iklim investasi di sektor properti komersial di Indonesia.
PASSWORD PROTECTION TPM LINDUNGI HAK CIPTA KONTEN ONLINE COURSE DARI PENGAMBILALIHAN ILEGAL Pradika, Agun
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 7, No.1, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol7.iss1.art1

Abstract

The use of the Password Protection Online Course as a Technological Protection Measure (TPM) then gives rise to various dynamics of pros and cons regarding the impacts. So in this case it is necessary to conduct a study regarding the dynamics of using Password Protection Online Courses as a Technological Protection Measure (TPM) and Efforts to Protect Copyright of Online Course Content against Illegal Takeover of Access Rights Through Password Protection. The type of research used is normative research with a normative juridical approach. The results of this research show that Technologies Protection Measures (TPM) is a technology that can be used to protect documents from digital works with copyright. Efforts to realize copyright protection are carried out by creators to protect their creations from piracy or text mining which may be carried out on the online course content they create. The use of password protection utilizes the use of security technology to protect copyright and economic rights as regulated in articles 52 and 53 of the Copyright Law. Thus, it can be concluded that collaborative efforts between security technology or TPM and the legal provisions in the Copyright Law, ITE Law, WIPO and Bern Convention on Corporate Rights are quite good and provide comprehensive protection. Regulating the use of security technology includes protecting the moral and economic rights of a work. This provides benefits for creators in protecting their creative works in digital form and their distribution, the regulations for which have been implemented in the Copyright Law.