Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambura Law Review Law, Development and Justice Review Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Reformasi Hukum Trisakti Jurnal Riset Ilmiah Journal of Law and Legal Reform
Wangga, Maria Silvya Elisabeth
Unknown Affiliation
Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Anak Indonesia Wangga, Maria Silvya Elisabeth
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.141-157

Abstract

Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana umum melalui Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan penelitian adalah bagaimana model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak? bagaimana penerapan model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak dalam praktek pengadilan  di indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menyimpulkan model keadilan restoratif yang nampak diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak adalah model Dual Track System Selective yakni memiliki dasar pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif secara selektif dengan parameter yang jelas dalam perkara-perkara tertentu yang berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Penerapan model keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak diterapkan sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Penerapan keadilan restoratif tindak pidana umum tidak disertai dengan penetapan pengadilan guna memperkuat kesepakatan penyelesaian yang adil bagi para pihak, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak diperkuat dengan permintaan penetapan pengadilan. 
Partai Politik Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Wangga, Maria Silvya Elisabeth
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.292-308

Abstract

Political parties fulfill the criteria as corporations in the Corruption Crime Eradication Law. Political parties that benefit from the results of criminal acts of corruption have not been held criminally responsible for their administrators or members. This paper examines the rationale for criminal accountability of political parties in criminal acts of corruption committed carried out by the management or members and their criminal law policies. This paper is a type of normative juridical research in a broad sense. The basic idea of criminal accountability for political parties in acts of corruption must consider six things, among others; blameworthiness, need, moderation, inefficiency, control costs, and the victim's interests. For future reforms, it is necessary to regulate the formulation of the main types of punishment that are structural or institutional in nature.
The Prevalence Of Child Marriage: Comparitive Study Of Indonesia And Other South Asian States Retnowulandari, Wahyuni; Wangga, Maria Silvya Elisabeth; Notoprayitno, Maya Indrasti; Ahmad, Nadzriah
Jambura Law Review VOLUME 6 NO. 2 JULY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v6i2.24257

Abstract

Child marriage is a serious issue that has yet to be addressed by Indonesia. This practice severely affects the rights of the child and also Indonesian society as a whole. From a human rights perspective, child marriage is a form of gender-based violence. The causes of early marriage in Indonesia include pregnancy out of wedlock, which is also supported by westernized social life as well as the influence of the media, low education, economic factors and patriarchal culture. Meanwhile, other South Asian States such as India are influenced by economic violence against Muslim women perpetrated by their husbands. This practice in India has a detrimental impact on Muslim women's access to health services, educational attainment, social mobility, and employment opportunities. Furthermore, Bangladesh is affected by family poverty, while Pakistan is affected by financial shocks and school dropout rates. Although multiple factors causally affect the prevalence of child marriage, Indonesia and other South Asian States have shown that protective laws may help to lower the rates of child marriages and adolescent fertility. This article analyzes Indonesia's legal framework in efforts to protect child marriages and compares it with other South Asian States. The main issue of this paper is that early marriage violates the children's rights and both the Indonesian government and the international community should be obligated to combat early child marriage. The methodology employed by this article is a qualitative method of comparative legal case study, where secondary data such as books, articles, reports, online web sites, and court cases are analyzed. This article concludes that existing evidence shows that Indonesia and other South Asian states still lack in enforcement and monitoring delays to ensure the rights of the child and protect women. Alternative legal protection should be applied in order to ensure that women and children can gain access to higher education and hold their life in their own hands
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN   (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2K/PMT-II/AU/I/2023) Safira, Nisrina; Sutrisno, Sutrisno; Wangga, Maria Silvya Elisabeth
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/py2yxr36

Abstract

Penelitian ini menghadirkan analisis yuridis terkait pemidanaan terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana perzinahan.Studi kasus berfokus pada Putusan Nomor 2-K/PMT-II/AU/I/2023. Kasus ini dilaporkan oleh istri sah anggota militer tersebut, yang melibatkan pertemuan di sebuah kafe di palangan, Yogyakarta pada bulan September 2021. Terdakwa kemudian terlibat dalam hubungan pacaran dan intens berkomunikasi melalui telepon dan aplikasi WhatsApp dengan saksi-saksi terkait. Masalah dan tujuan : (1) mengapa Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan bukan Pasal 281 ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 2-K/PMT-II/AU/I/2023. (2) Apakah penjatuhan pidana penjara selama 7 bulan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2-K/PMT-II/AU/I/2023 sudah memenuhi rasa keadilan atau belum?. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian bersikap deskriptif dan analisis, data penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif, cara penarikan kesimpulan menggunakan deduktif yaitu menarik kesimpulan khusus dari pernyataan umum. Kerangka konsepsual : (1) Hukum Perkawinan, (2) Tindak Pidana Zinah, (3) Peradilan Militer. Cara pengumpulan data yaitu menggunakan sumber data dari Perpustakaan Nasional dan juga Perpustakaan  Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan menggunakan metode survei literatur data sekunder. Penelitian ini mengevaluasi putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terkait kasus perzinahan. Kesimpulan penulis menyoroti bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan meminta maaf kepada istrinya. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama disalahkan karena keliru menerapkan hukum terkait dakwaan alternatif. Penulis berpendapat bahwa pandangan mereka sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Oditur Militer Tinggi menuntut hukuman penjara selama 9 bulan, tetapi Majelis Hakim Tinggi menganggap pidana 7 bulan sudah memenuhi rasa keadilan. Penulis berpendapat bahwa pidana seharusnya maksimal 9 bulan, sesuai dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi. Evaluasi ini mengajukan pertimbangan terhadap keputusan pengadilan dan memberikan perspektif terkait keadilan dalam penjatuhan hukuman.
Measuring Vertical Integration in the Technology Sector: Indonesia, the US, and the EU in Unfair Competition Anggraini, Anna Maria Tri; Sabirin, Ahmad; Wangga, Maria Silvya Elisabeth; Abrianti, Sharda; Fernandez, Serena Ortigosa
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 4 (2024): Contemporary Issues on Law Reform in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i4.12437

Abstract

On several occasions, Indonesian competition authorities have attempted to apply Article 14 to adjudicate violations related to vertical integration practices; however, these attempts were invalidated at the objection and cassation levels. The criteria utilized include the concepts of unfair business competition and public harm, as these terms are instrumental in determining the impacts of violations concerning vertical integration. This research aims to examine the legal approaches employed by Indonesian competition authorities in addressing vertical integration, with a particular focus on the technology sector. The findings indicate that the criteria for assessing whether vertical integration constitutes a violation of unfair business competition vary among Indonesia, the United States, and the European Union. In Indonesia, the emphasis is on preventing the exclusion of access to essential raw materials or significant buyers, utilizing the Rule of Reason approach. In contrast, the U.S. evaluates public detriment by balancing fairness and competitive benefits, whereas the EU focuses on market dominance and its potential to reduce competition. Despite these variations, all three jurisdictions share a common objective of enhancing consumer welfare and promoting competitive market conditions, with specific regard to differing regulations on online sales restrictions.
PERAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI BAGI TERDAKWA YANG SEDANG MENJALANI PEMULIHAN MEDIS (PUTUSAN NOMOR 1050/PID.SUS/2022/PN DPS): The Role and Evidentiary Strenght of Expert Testimony for Defendants Undergoing Medical Recovery (Court Decision No.1050/Pid.Sus/2022/PN Dps) Syahran Meizar Abdullah; Wangga, Maria Silvya Elisabeth
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 1 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i1.25181

Abstract

Narcotics abuse is a complex legal problem because on the one hand it is seen as a criminal act, but on the other hand, narcotics can also be used for medical recovery purposes as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The difference between the use of narcotics in the context of medical recovery and the illegal abuse of narcotics often does not receive adequate attention in judicial practice, especially in the evidentiary mechanism in trial. The formulation of the problem raised in this study is "What is the strength of the evidence of expert testimony in the Denpasar District Court Decision Number 1050/Pid.Sus/2022/PN Dps?" This study uses a normative legal research type with a descriptive nature. Data analysis was conducted qualitatively with deductive conclusions drawn. The results of the discussion and conclusions indicate that expert testimony in this case has valid, formal evidentiary power. The use of drugs included in certain categories should be accompanied by a letter or official document proving that the person concerned has permission to use the drugs. The absence of this document demonstrates the importance of expert testimony in providing evidentiary power, particularly in assessing whether the act constitutes drug abuse  
INKLUSIFITAS PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS(PANDANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN SEKOLAH DI WILAYAH CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN) Notoprayitno, Maya Indrast; Nrangwesti, Ayu; Wangga, Maria Silvya Elisabeth; Anggraini, Anna Maria Tri
Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan bentuk pendidikan yang memberikan harapan bagi penyandang disabilitas untuk bersekolah tanpa hambatan dan diskriminasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRPD (Convention on The Rights of Person with Disabilities) telah meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sehingga kepedulian sosial (social awareness) terhadap penyandang disabilitas dapat tumbuh. Negara juga mengatur melalui instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini memberikan sosialisasi pemahaman pentingnya pendidikan inklusif tidak saja bagi peserta didik penyandang disabilitas tetapi juga bagi peserta didik reguler. Persoalan pemenuhan hak atas pendidikan inklusif dari perspektif hak asasi manusia ini penting diberikan kepada masyarakat, khususnya di sekolah di Wilayah Tangerang Selatan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 72 tahun 2023. PkM ini dilaksanakan atas hasil kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan memperkenalkan pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan inklusif tidak hanya untuk konsentrasi pada kualitas pendidikan tetapi juga keadilan sosial. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan untuk membuat perbedaan antara reformasi moral dan mekanis. Hal ini juga menciptakan ruang untuk meninjau kembali konsepsi sekolah dan pendidikan. Konsep pendidikan inklusif ini sendiri telah diatur dalam Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Pasal 24 CRPD mengakui bahwa pendidikan inklusif dapat memiliki nilai positif dalam menegakkan pendidikan anak penyandang disabilitas, penjabaran norma ini ke dalam butir-butir tindakan praktis yang menjadi faktor penentu terwujudnya. Konsep pendidikan inklusif juga telah diatur dalam Pasal 10, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 UUPD dengan beberapa aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pernyataan Salamanca 1994 pada Kerangka Aksi Pendidikan Kebutuhan Khusus (The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education) mengacu pada pendidikan inklusif sebagai kesempatan bagi anak penyandang disabilitas untuk belajar di sekolah inklusif bersama-sama dengan siswa reguler. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mencatat bahwa akomodasi anak-anak reguler dan anak penyandang disabilitas di sekolah yang sama diperlukan untuk menghilangkan diskriminasi dan hambatan dalam akses ke sekolah. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan arahan untuk mengubah sekolah reguler menjadi sekolah inklusif yang dapat menerima penyandang disabilitas. Relatif telah banyak sekolah menjadi sekolah inklusif menerima anak penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas, yang pada umumnya ditemukan slow learner di beberapa sekolah inklusif
Co-Authors Abrianti, Sharda Ahmad, Nadzriah Anna Maria Tri Anggraini Fernandez, Séréna Ortigosa Notoprayitno, Maya Indrast Notoprayitno, Maya Indrasti Sabirin, Ahmad Safira, Nisrina Sutrisno, Sutrisno Syahran Meizar Abdullah Wahyuni Retnowulandari, Wahyuni