Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Law, Development and Justice Review

Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Anak Indonesia Wangga, Maria Silvya Elisabeth
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.141-157

Abstract

Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana umum melalui Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan penelitian adalah bagaimana model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak? bagaimana penerapan model keadilan restoratif yang diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak dalam praktek pengadilan  di indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menyimpulkan model keadilan restoratif yang nampak diterapkan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak adalah model Dual Track System Selective yakni memiliki dasar pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif secara selektif dengan parameter yang jelas dalam perkara-perkara tertentu yang berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Penerapan model keadilan restoratif dalam tindak pidana umum dan tindak pidana anak diterapkan sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Penerapan keadilan restoratif tindak pidana umum tidak disertai dengan penetapan pengadilan guna memperkuat kesepakatan penyelesaian yang adil bagi para pihak, sedangkan keadilan restoratif dalam tindak pidana anak diperkuat dengan permintaan penetapan pengadilan. 
Partai Politik Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Wangga, Maria Silvya Elisabeth
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.292-308

Abstract

Political parties fulfill the criteria as corporations in the Corruption Crime Eradication Law. Political parties that benefit from the results of criminal acts of corruption have not been held criminally responsible for their administrators or members. This paper examines the rationale for criminal accountability of political parties in criminal acts of corruption committed carried out by the management or members and their criminal law policies. This paper is a type of normative juridical research in a broad sense. The basic idea of criminal accountability for political parties in acts of corruption must consider six things, among others; blameworthiness, need, moderation, inefficiency, control costs, and the victim's interests. For future reforms, it is necessary to regulate the formulation of the main types of punishment that are structural or institutional in nature.