Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum
Syaiful Khoiri Harahap
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN FUNGSI AKTE NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS PERTANGGUNG JAWABANNYA DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA Korliston Sijabat; Syaiful Khoiri Harahap
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17511

Abstract

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupundengan tulisan dibawah tangan.Pada pasal 1866 KUH perdata tersebutdikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adala bukti tulisan.Hal ini jelasalat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan. Salah satu bentuk bukti tulisan adalah akta otentik, dimana akta otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang– undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempatakta itu dibuat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini adalah Ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pelaksanaanya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan, selanjutnya Pasal 79 ayat (1) dan (2), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan inisiatif Direksi sendiri, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau atas permintaan Dewan Komisaris. Kata kunci: Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas, pasal 1866 KUH
KEDUDUKAN FUNGSI AKTE NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS PERTANGGUNG JAWABANNYA DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA Korliston Sijabat; Syaiful Khoiri Harahap
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17511

Abstract

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupundengan tulisan dibawah tangan.Pada pasal 1866 KUH perdata tersebutdikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adala bukti tulisan.Hal ini jelasalat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan. Salah satu bentuk bukti tulisan adalah akta otentik, dimana akta otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang– undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempatakta itu dibuat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini adalah Ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pelaksanaanya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan, selanjutnya Pasal 79 ayat (1) dan (2), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan inisiatif Direksi sendiri, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau atas permintaan Dewan Komisaris. Kata kunci: Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas, pasal 1866 KUH
Legal Review of Criminal Acts of Human Trafficking (Tppo) Study of Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Robertus Rahmat Arifin Gulo; Syaiful Khoiri Harahap; Yulkarnaini Siregar
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human rights and human dignity. This study aims to analyze law enforcement and the judge's considerations in Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn regarding the crime of human trafficking, with a focus on the application of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. The research method used is a qualitative case study approach, reviewing court decision documents, legal literature, and other secondary sources. The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of human trafficking in this decision has fulfilled the elements of the crime, namely recruitment, transportation, and exploitation, with the modus operandi being the abuse of the victim's vulnerable position. The judge's considerations are based on valid evidence, including witness statements, transaction documents, and expert analysis. The criminal sanctions imposed, namely 7 years imprisonment and a fine of Rp200,000,000, are considered proportional and in accordance with the provisions of the law. However, the study also identifies challenges in proving the elements of exploitation and protecting victims. In conclusion, this ruling reflects a serious effort to enforce the law against human trafficking, although capacity building of law enforcement officers and inter-agency coordination are needed to address the complexity of similar cases in the future. This study provides recommendations for officer training, optimizing the role of the Witness and Victim Protection Agency, and community outreach for human trafficking prevention
Co-Authors Korliston Sijabat Robertus Rahmat Arifin Gulo Yulkarnaini Siregar