Garuda - Garba Rujukan Digital

Example of Implementation of the Human Attitude of the Head of Police and WH Syabri S.Pd and Partners to Turn Challenges Into Opportunities in the Millenial Age of Students of SMA Negeri 1 Blangkejeren Yusuf Hanafi Pasaribu; Yulkarnaini Siregar; July Esther; Dewi Robiyanti; Syabri Syabri
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4914

The operational implementation of Public Order and Order (Trantibum) carried out by the Regency/Municipal Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Blangkejeren must be based on a humane and authoritative attitude. To improve the image, Satpol PP must have a sense of humanity and authority in carrying out their duties. "So with this attitude, the image of Satpol PP can improve and be better. It's not like what people say that Satpol is the enemy of the small people, has a bad image, and is a tool for ruling over the little people. Thus, the community will be able to understand by creating a high sense of awareness regarding the attitudes and actions they take. From their observations regarding the actions taken by the district/city Satpol PP when carrying out control in their area, it has referred to the regulations that have been set by the Minister of Home Affairs No. 26/2005 concerning Procedural Guidelines. Still Operational Satpol PP.” Where in the regulation has been stipulated related to the implementation of the Trantibum, raids. Before the Satpol PP carries out the operation, socialization will be carried out first, so that when the operation is carried out there is no anarchic attitude.

FAKTOR - FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Nuraini Nuraini; Erwin Hamonangan Pane; Yulkarnaini Siregar; Dewi Robiyanti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i6.2021.1442-1447

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan narkotikasesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualiatatif dengan menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif yang bersumber dari literatur berupa perpustakaan (library reseach), aturan hukum, pendapat para ahli dan data lapangan. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ditemukan ada 3 faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkoba,yaitu; 1) faktor dari diri, berupa; keingintahuan, keinginan mencoba, keinginan bersenang-senang, dan keinginan diterima suatu komunitas. 2) factor lingkungan berupa; keluarga broken, orang tua pemakai, dan pengaruh komunitas. dan 3) Faktor kesediaan narkoba, berupa; mudah didapat, harga murah dan terdapat beragam jenisnya. Bahwa pemerintah mengatur kebijakan mengenai narkotika sebagai tindak melawan hukum diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

URGENSI PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU UMKM KAMPUNG BATIK LAWEYAN SURAKARTA Oktavianto Setyo Nugroho; Yulkarnaini Siregar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.54438

Abstrak Pendaftaran merek merupakan aspek yang sangat penting dalam melindungi kekayaan intelektual, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor batik, yang menghadapi tantangan persaingan pasar dan risiko pelanggaran merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendaftaran merek bagi pelaku batik UMKM di Kota Surakarta sebagai upaya melindungi produk, meningkatkan daya saing, dan menciptakan kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan data primer dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku UMKM batik terhadap pentingnya pendaftaran merek masih rendah, meskipun manfaatnya signifikan, seperti mencegah pemalsuan merek batik dan memperkuat identitas produk di pasar nasional maupun internasional. Hambatan utama meliputi kurangnya kesadaran pelaku UMKM tentang merek, mahalnya biaya pendaftaran serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian Kota Surakarta. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi dan sosialisasi serta dukungan pemerintah, termasuk fasilitasi merek gratis agar mendorong pelaku UMKM Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta untuk mendaftarkan merek dagangnya serta memberikan perlindungan hukum demi keberlanjutan usaha mereka. Kata Kunci: Batik, UMKM, Urgensi, Pendaftaran Merek. Abstract Trademark registration is a very important aspect in protecting intellectual property, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs) in the batik sector, which face the challenges of market competition and the risk of trademark infringement. This study aims to analyze the urgency of trademark registration for batik SMEs in Surakarta City as an effort to protect products, increase competitiveness, and create consumer confidence. The research method used is a normative juridical approach with primary data from interviews and secondary data in the form of legal documents. The results show that the level of awareness of batik SME players of the importance of trademark registration is still low, although the benefits are significant, such as preventing counterfeiting of batik brands and strengthening product identity in national and international markets. The main obstacles include the lack of awareness of SME players about trademarks, the high cost of registration and the lack of socialization from the Surakarta City Cooperative, SME, Industry Office. Therefore, there is a need for education and socialization as well as government support, including free trademark facilitation in order to encourage SME players of Kampung Batik Laweyan Surakarta to register their trademarks and provide legal protection for the sustainability of their businesses. Keywords: Batik, SMEs, Urgency, Trademark Registration.

Legal Review of the Application of Conventional Inheritance Law Provisions to Cryptocurrency Assets Yulkarnaini Siregar
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 02 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The digitalization era has brought fundamental transformations to the financial sector, particularly with the emergence of cryptocurrency, which has experienced significant growth in Indonesia. However, the existence of cryptocurrency as a new investment asset raises legal implications that have not been anticipated by the existing legal system, especially in inheritance law, where the Civil Code was drafted during the Dutch colonial period when digital technology did not yet exist, thus creating complex problems in the inheritance of cryptocurrency, which has technical characteristics that differ from conventional assets. This study aims to examine the application of Indonesian inheritance law provisions to cryptocurrency assets, identify obstacles in the application of conventional inheritance law to digital assets, and explore the necessary adaptations. The study employs a normative legal approach with doctrinal research based on an analysis of Indonesian positive law principles through literature review. The results of the study indicate that cryptocurrency can be classified as intangible movable property based on Articles 503 and 504 of the Civil Code, but its practical application faces significant obstacles in terms of asset accessibility, which depends on private keys, difficulties in identifying and inventorying digital assets, and issues of proof of ownership. The conclusion states that while conventional inheritance law provisions can theoretically be applied to cryptocurrency, legal mechanisms require adaptation through expanded interpretation of will provisions, development of escrow systems, and updates to the Civil Code to provide adequate legal certainty.

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK ATAS TINDAK FRAUD PADA TRANSAKSI MOBILE BANKING SERTA UPAYA PENEGAKAN HUKUMNYA Yulkarnaini Siregar
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57800

Abstrak Kemajuan teknologi informasi telah mentransformasi sistem pembayaran konvensional menjadi elektronik non-tunai, dengan mobile banking sebagai terobosan penting dalam layanan perbankan, namun kemudahan ini diiringi munculnya risiko keamanan siber seperti kejahatan sniffing yang menargetkan data sensitif pengguna, sedangkan regulasi hukum yang ada belum sepenuhnya memadai dalam memberikan perlindungan optimal terhadap nasabah yang menjadi korban fraud mobile banking. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kemungkinan tuntutan ganti rugi perdata oleh nasabah yang mengalami kerugian akibat fraud pada transaksi mobile banking serta mengkaji upaya penegakan hukum untuk memberikan perlindungan hukum optimal bagi nasabah pengguna layanan mobile banking. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah akibat fraud sangat bergantung pada penyebab kejahatan tersebut, dimana ketika fraud disebabkan kelemahan sistem keamanan bank, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK memperkuat posisi nasabah, namun pembuktian menjadi tantangan utama. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan optimal nasabah mobile banking memerlukan pendekatan komprehensif meliputi koordinasi antar lembaga, implementasi teknologi keamanan terkini, edukasi berkelanjutan, dan pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kata Kunci : Tanggung jawab bank, fraud, mobile banking, Perbankan Abstract Advances in information technology have transformed conventional payment systems into electronic cashless systems, with mobile banking representing a significant breakthrough in banking services. However, this convenience is accompanied by emerging cybersecurity risks, such as sniffing attacks that target sensitive user data, while existing legal regulations are not yet fully adequate in providing optimal protection for customers who become victims of mobile banking fraud. This study aims to analyze the legal possibilities for civil compensation claims by customers who suffer losses due to fraud in mobile banking transactions and to examine legal enforcement efforts that provide optimal legal protection for customers using mobile banking services. The study employs a normative legal method with legislative and case study approaches, where data is collected through literature reviews of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively using systematic and teleological interpretation methods. The results indicate that a bank's liability for customer losses due to fraud depends heavily on the cause of the crime. When fraud results from weaknesses in the bank's security system, the bank may be held liable based on principles of breach of contract and unlawful acts. While Consumer Protection Law and POJK (Financial Services Authority Regulation) strengthen the customer's position, burden of proof remains the main challenge. The study concludes that optimal protection for mobile banking customers requires a comprehensive approach, including inter-agency coordination, implementation of the latest security technologies, continuous education, and development of a legal system that is responsive to technological developments. Keywords: Bank liability, fraud, mobile banking, banking law, cybersecurity, consumer protection

Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada SMA Al Washliyah Tanjung Morawa Erma, Zetria; Robiyanti, Dewi; Siregar, Yulkarnaini; Rambe, Saimah; Dalimunte, Nurul; Pasaribu, Yusuf Hanafi
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Pernikahan dibawah umur adalah salah satu masalah yang banyak terjadi pada remaja. Sekolah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah SMA Al Washliyah yang berada di Jalan Labuhan Desa Gang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa. Permasalahan adalah para siswa di sekolah ini belum memahami tentang faktor penyebab, akibat perkawinan dibawah umur serta pengaturannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta belum tersedia sarana dan prasarana untuk menambah pemahaman mahasiswa. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan penyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang siswa dari perwakilan kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga). Kegiatan ini diharapkan bisa menambah pemahanan siswa serta bisa mencegah dan mengurangi pernikahan dibawah umur khususnya di kecamatan Tanjung Morawa.Kata Kunci : sosialisasi, pencegahan, perkawinan, dibawah umur.

Sosialisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja di SMA Perguruan Kebangsaan Medan Siregar, Yulkarnaini; Erma, Zetria
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah utama kenakalan remaja pada sekolah menengah di Provinsi Sumatera Utara. Sekolah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah SMA Perguruan Kebangsaan yang berada di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai. Para siswa di kelas 2 (dua) ini belum memahami tentang tentang penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan disekolah ini belum tersedia sarana dan prasarana berupa bahan dan materi yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi tentang penyalahgunaan narkotika dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa berupa buku dan modul. Penyuluhan diberikan kepada 20 (dua puluh) orang siswa di kelas 2 (dua) SMA. Kegiatan ini diharapkan bisa mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkotika di Kota Medan. Kata Kunci : Sosialisasi; penanggulangan; narkotika; remaja.

Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah Erma, Zetria; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Siregar, Yulkarnaini; Hidayati, Taufika; Rambe, Saima; Dalimunte, Nurul
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.569

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa yang mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa termasuk dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Desa Pekan Bandar Khalifah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah salah satu desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang tingkat pencemaran lingkungannya cukup tinggi. Masyarakat di desa ini belum memahami tentang kewenangan dan tugas kepala desa dalam penanggulangan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh aparatur desa dan masyarakat berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 15 (lima belas) orang yang terdiri dari kepala desa dan aparatur desa. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peran kepala desa dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di desa Pekan Bandar Khalifah. Kata Kunci : Sosialisasi, peran, kepala desa, pencemaran, lingkungan

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Siregar, Yulkarnaini; Erma, Zetria
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk perjanjian tak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata adalah sangat ditentukan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari unsur sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap, obyek tertentu dan sebab yang halal. Selain itu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Untuk itu disarankan agar dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian agar sah secara hukum dan dapat mempunyai kekuatan hukum.

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Siregar, Yulkarnaini; Erma, Zetria
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk perjanjian tak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata adalah sangat ditentukan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari unsur sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap, obyek tertentu dan sebab yang halal. Selain itu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Untuk itu disarankan agar dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian agar sah secara hukum dan dapat mempunyai kekuatan hukum.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search