Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Chen, Zefanya Angellin
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Mengenai Hak Pemilihan Ketua RT/RW pada Putusan 5/G/2019/PTUN-JKT Rasji, Rasji; Chen, Zefanya Angellin; Vanessa, Vanessa; Sulistio, Felicia Amanda
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2425

Abstract

Pemimpin memiliki peran penting dalam kelompok untuk merangkul anggotanya dan mengarahkan mereka menuju tujuan bersama. Dalam konteks negara seperti Indonesia, pemilihan pemimpin melalui Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi mekanisme penting dalam menjalankan prinsip demokrasi. Terdapat dua jenis sistem pemilihan umum yang umum digunakan, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik memilih satu wakil tunggal dari setiap wilayah kecil, sementara sistem proporsional mempertimbangkan presentasi suara dari partai-partai atau calon-calon tertentu tanpa memperhatikan distribusi suara di seluruh wilayah. Namun, proses pemilihan umum seringkali memunculkan kontroversi dan sengketa karena dugaan kecurangan, kesalahan administrasi, dan ketidaknetralan penyelenggara. Sengketa ini dapat terjadi di tingkat lokal, seperti dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), karena ketidaksesuaian sistem pemilihan yang ditetapkan dengan peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan, adil, dan akuntabel dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.
Perlindungan Hukum atas Intrumen Transaksi Letter of Credit Dalam Perdagangan Internasional Chen, Zefanya Angellin; Lie, Gunardi
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.7137

Abstract

Perdagangan Internasional merupakan perdagangan yang melibatkan hubungan 2 (dua) negara. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor atau impor barang dan/atau jasa dengan melakukan pertukaran layanan atau jasa antarnegara yang melibatkan transaksi jual-beli jasa lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan domestik atau mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Perdagangan internasional didasari dengan perjanjian jual beli terlebih dahulu yang dibuat oleh para pihak dengan berdasarkan kesepakatan. Sales contract merupakan perjanjian utama yang mendasari perikatan antara para pihak dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak termasuk instrumen pembayaran yang digunakan. Letter of Credit (L/C) sebagai bentuk transaksi pembayaran yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. L/C memberikan banyak keuntungan terutama dalam menjamin resiko wanprestasi. L/C didasari oleh Uniform Customs and Practice For Documentary Credit (UCP 600) yang mengatur kepastian dalam pembayaran L/C. Transaksi jual beli barang dan/atau jasa mengedepankan kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kontrak perjanjian perdagangan internasional tidak memberikan pengaturan mengenai perjanjian pokok melainkan perjanjian tambahan seperti asuransi, pengangkutan, bill of landing, dan pembayaran. L/C memberikan jaminan keamanan transaksi, mengurangi resiko wanprestasi dan dalam pelaksanaannya melibatkan bank sebagai pihak ketiga yang menjadi penghubung antara importir dan eksportir. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) hadir untuk memberikan kerangka hukum yang adil, seragam, dan meningkatkan kepastian dalam kontrak jual beli internasional.
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Akibat Dilusi Kepemilikan Saham Pasca Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Chen, Zefanya Angellin; Adam, Richard C.
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12539

Abstract

Capital Increase Without Preemptive Rights (PMTHMETD) is a measure taken by the Company to increase capital without offering new shares to existing shareholders in order to implement a settlement plan. Legally, PMTHMETD is regulated in the 2007 Company Law and POJK 14./2019. However, the implementation of PMTMETD results in share dilution for shareholders, especially for public shareholders who are not involved in the voting process. This mechanism often causes dilution of share ownership, especially for public shares owned by the public, who have relatively lower voting rights compared to Majority Shareholders, and especially in the General Meeting of Shareholders (GMS) as a form of approval of the settlement plan. The 2007 UUPT and POJK 14./2019 regulate the mechanism for issuing new shares, but these provisions do not provide substantive protection for public shareholders because public shareholders are in a position to accept without being given the right to make decisions, while majority/controlling shareholders are involved in the decision-making process to approve the settlement plan and are aware of the risks of share ownership dilution. As a result, public shareholders are often in a passive position, accepting policies without the right to make decisions. This study aims to analyze the form of legal protection for public shareholders whose shares are diluted after the implementation of capital increases without preemptive rights. Considering that the settlement plan is a legal product, public shareholders are in a dilemma of not accepting the Company's actions. The type of research used is normative juridical with a literature study using primary, secondary, and tertiary materials and qualitative data. The results of the study will describe the obstacles and forms of legal protection for public shareholders to obtain equality and legal protection.
Kajian Yuridis Mengenai Hak Pemilihan Ketua RT/RW pada Putusan 5/G/2019/PTUN-JKT Rasji, Rasji; Chen, Zefanya Angellin; Vanessa, Vanessa; Sulistio, Felicia Amanda
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2425

Abstract

Pemimpin memiliki peran penting dalam kelompok untuk merangkul anggotanya dan mengarahkan mereka menuju tujuan bersama. Dalam konteks negara seperti Indonesia, pemilihan pemimpin melalui Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi mekanisme penting dalam menjalankan prinsip demokrasi. Terdapat dua jenis sistem pemilihan umum yang umum digunakan, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik memilih satu wakil tunggal dari setiap wilayah kecil, sementara sistem proporsional mempertimbangkan presentasi suara dari partai-partai atau calon-calon tertentu tanpa memperhatikan distribusi suara di seluruh wilayah. Namun, proses pemilihan umum seringkali memunculkan kontroversi dan sengketa karena dugaan kecurangan, kesalahan administrasi, dan ketidaknetralan penyelenggara. Sengketa ini dapat terjadi di tingkat lokal, seperti dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), karena ketidaksesuaian sistem pemilihan yang ditetapkan dengan peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan, adil, dan akuntabel dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.
Co-Authors Adam, Richard C. Lie, Gunardi Rasji, Rasji Sulistio, Felicia Amanda Vanessa Vanessa