Dimas, Muhamad
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMANFAATAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GARUT Nurrahman, Agung; Dimas, Muhamad; Ma’sum, Muhammad Falakhuddin; Ino, Muhammad Farhan
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v3i1.2126

Abstract

Pemerintah Kabupaten Garut memanfaatkan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik terutama pada bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Namun, dalam pemanfaatannya, terdapat permasalahan dimana masih ada informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat karena fitur menu error. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran umum pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Garut terutama pada website dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian yaitu dilihat dari tiga elemen digitalisasi pelayanan publik dalam pelaksanaan egovernment di Kabupaten Garut, telah didukung oleh Garut Command Centre. Pemanfaatan website juga didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang cukup memadai, sajian informasi website juga menyediakan informasi yang cukup update. Kesimpulan dari penelitian adalah, pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih perlu melakukan peningkatan dari ketersediaan infrastruktur dan peningkatan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia terutama pengelola website dinas.
Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa Dimas, Muhamad; Fahlevvi, Mohammad Rezza
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i2.4504

Abstract

Pemerintahan mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media digital. Teknologi digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui implementasi E-Government. Namun, adanya digitalisasi yang digunakan pemerintah menemui hambatan dimana dalam masyarakat masih banyak yang mengalami digital divide terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar persebaran informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menganalisis tipe digital divide yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan dimensi digital divide dari Szilard Molnar yang terdiri dari kesenjangan akses, kesenjangan penggunaan, serta kualitas dari penggunaan. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasikan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informasi dan hambatan apa yang dialami masyarakat selama menggunakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat ditelusuri lebih dalam. Informan berasal dari beberapa bidang di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dan masyarakat desa yang terdampak digital divide. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi digital divide yang digagas oleh Molnar diperoleh data bahwa masyarakat pedesaan cenderung mengalami access divide yang disebabkan oleh persebaran jaringan yang tidak merata, masyarakat mengalami masalah pada usage divide dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memiliki perangkat elektronik, masyarakat juga terkendala keterbatasan skill atau kemampuan dalam menggunakan perangkat elektronik sehingga tidak dapat memaksimalkan manfaat yang di dapat dari penggunaan perangkat elektronik. Dari beberapa kendala diatas, pemerintah memiliki peran dalam mengentaskan digital divide agar E-Government dapat berjalan dengan baik. Kata kunci: Digital Divide, E-Government, Masyarakat Desa.