Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Forschungsforum Law Journal Jurnal Hukum Statuta
Alamsyah, Farsya Dalila
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara Dalam Agenda Amandemen Ke-V Undang-Undang Dasar 1945 Rosiana, Silvia; Thoriq, Ahmad Reihan; Alamsyah, Farsya Dalila
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 02 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i02.7737

Abstract

Pasca Amandemen UUD 1945, lahir rencana yang memuat arah pembangunan jangka panjang bernama RPJP yang dimuat dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pengganti dari dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, muncul wacana penghidupan kembali GBHN melalui agenda amandemen ke-V UUD 1945. Wacana ini menjadi diskursus publik karena banyak pihak yang menganggap bahwa pembangunan saat ini tidak terarah sehingga perlu untuk menghidupkan kembali model perencanaan pembangunan seperti GBHN. Namun, timbul pertanyaan bahwa apakah penghidupan GBHN diperlukan ketika pembangunan saat ini sudah mempunyai rancangan sistem perencanaan nasional yang sistematis dan apakah nantinya GBHN dapat bekerja sejalan dengan sistem pemerintahan saat ini yaitu pemerintahan presidensial. oleh karena itu penelitian ini membahas tentang urgensi penghidupan kembali GBHN dalam wacana amandemen ke-V UUD 1945 dan Bagaimana implikasi menghidupkan kembali GBHN terhadap kedudukan MPR dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mendapatkan kesimpulan bahwa penghidupan kembali GBHN bukan merupakan suatu keperluan yang mendesak karena sudah ada model perencanaan yang sudah sistematis dan menyeluruh yaitu SPPN dan wacana GBHN perlu ditolak karena sudah tidak sejalan dengan struktur pemerintahan presidensial yang telah disepakati untuk dipertahankan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat menimbulkan berbagai implikasi bagi ketatanegaraan Indonesia.
PENGUATAN KPPU MELALUI MODEL SUPERVISI UNTUK MENCEGAH TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Alamsyah, Farsya Dalila; Nasco, Muhammad Zayyaan; Situmorang, Christian Immanuel; Kuswoyo, Muhammad Arkan Alfarel
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 2 (2025): Volume 4, Nomor 2, April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i2.10823

Abstract

The establishment of state institutions aims to create a fair and effective legal order. However, over time the complexity of institutional authority often creates overlaps that need to be reviewed to avoid conflicts and clashes between institutions. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an example of an institution with authority that clashes with other institutions, such as the judiciary. KPPU has regulatory, administrative, and semi-judicial functions, which can cause overlaps between institutions. KPPU's authority is regulated in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which includes the authority to investigate, examine, and impose administrative sanctions on business actors who violate. The research method used is normative legal research, which examines library materials as well as the reactions and interactions that occur to analyze the application of the law according to applicable regulations without field research. The results of this study conclude: the emergence of urgency to reform the KPPU institution into a model supervision institution in order to create maximum performance and minimize overlapping authority with other institutions
Co-Authors Kuswoyo, Muhammad Arkan Alfarel Nasco, Muhammad Zayyaan Rosiana, Silvia Situmorang, Christian Immanuel Thoriq, Ahmad Reihan