Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Communitarian Journal Customary Law Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Hukum Statuta
Situmorang, Christian Immanuel
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi: (The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective) Situmorang, Christian Immanuel; Athallah, Rafli Akmal; Butar Butar, Frans Samuel Junero; Triadi, Irwan
Journal Customary Law Vol. 1 No. 2 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i2.2427

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip utama dalam konstitusi suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat. Konstitusi mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak individu yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Perlindungan HAM menjadi dasar pelaksanaan konstitusi, memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Untuk memastikan integritas HAM, diperlukan hukum yang tegas sebagai alat pelindung untuk mencegah pelanggaran batas yang melanggar ketentuan dalam konstitusi. Hukum yang tegas berperan sebagai tameng yang melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa negara berdiri tegak dalam menjalankan prinsip-prinsip konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan HAM di Indonesia dan hal apa saja yang peru ditingkatkan dalam perlindungan serta penerapan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan ilmu kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya hukum yang tegas dalam mempertahankan hak asasi manusia tidak terbantahkan, namun, perlu diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak melampaui batas serta tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hak asasi manusia.
Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkat, Independensi, dan Kualitas: (Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality) Situmorang, Christian Immanuel; Triadi, Irwan
Journal Customary Law Vol. 1 No. 2 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i2.2429

Abstract

Dalam menegakkan supremasi hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum menjaga independensi dan integritas peradilan harus menjadi prioritas utama bagi negara, dalam melaksanakan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dengan penerapan prinsip-prinsip independensi, integritas, dan objektivitas sebagai landasan dalam menjalankan peradilan untuk menciptakan keputusan dan kepastian yang mengikat semua pihak hukum di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor, serta upaya reformasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran kekuasaan kehakiman dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penerapan hukum di berbagai sektor, serta menyediakan kerangka kerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan independensi, transparansi, dan kualitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian ini hakim berperan krusial dalam menjaga stabilitas negara Indonesia melalui penegakan hukum. Penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk memperkuat integritas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan kemerdekaan hukum dengan peningkatan fasilitas, pelayanan, dan transparansi lembaga peradilan
Integrasi Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir: Pendekatan Multidisipliner untuk Penanggulangan Parkir Liar Situmorang, Christian Immanuel; Suprima, Suprima
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2594

Abstract

Parkir liar menjadi isu signifikan di berbagai kota besar di Indonesia, yang mempengaruhi ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Juru parkir liar, yang beroperasi tanpa izin resmi, sering kali terlibat dalam pungutan liar dengan menetapkan tarif parkir tidak resmi fenomena ini merugikan pengguna jalan dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan hukum dan filsafat metode ini melibatkan analisis terhadap undang-undang yang mengatur parkir dan lalu lintas, serta literatur filsafat yang membahas hubungan antara hukum, masyarakat, dan kebutuhan individu. Studi ini mengkaji peran hukum dalam mengatur parkir dan bagaimana filsafat hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang parkir liar dan menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan perkotaan, serta menciptakan tatanan lalu lintas yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Perbandingan Sistem Ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi terhadap Stabilitas Politik Nasional Roring, Edward Benedictus; Athallah, Rafli Akmal; Situmorang, Christian Immanuel; Kumor, Muhammad Setyo Damar; Triadi, Irwan
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v6i1.542

Abstract

AbstrakJurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistemketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia, serta mengkajiimplikasinya terhadap stabilitas politik nasional masing-masing negara. Kedua negara, meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yangberbeda, sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur kelembagaan, mekanismepemilu, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Analisis komparatifini akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar dari keduasistem tersebut, dengan fokus pada prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, sistem check and balances, serta peran partai politik. Selain itu, jurnal ini jugaakan mengeksplorasi bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut berdampakpada stabilitas politik di masing-masing negara. Studi ini menyimpulkanbahwa meskipun kedua negara memiliki sistem pemerintahan yang serupa, terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktik politiknya. Perbedaantersebut memiliki implikasi yang kompleks terhadap stabilitas politik nasional. Melalui studi komparatif ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalampemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik di kedua negara, serta memberikan masukan bagi upaya penguatan stabilitas politik diIndonesia. Kata Kunci: sistem ketatanegaraan, Amerika Serikat, Indonesia, sistempresidensial, stabilitas politik, pemisahan kekuasaan, check and balances, partai politik AbstractThis journal aims to analyze and compare the constitutional systems in theUnited States and Indonesia, as well as examine the implications for thenational political stability of each country. The two countries, even thoughthey have different historical and cultural backgrounds, both adhere to apresidential system of government. However, there are significant differencesin institutional structures, electoral mechanisms, and relationships betweenstate institutions. This comparative analysis will identify the basic similaritiesand differences between the two systems, focusing on the principles ofseparation of powers, the system of checks and balances, and the role ofpolitical parties. Apart from that, this journal will also explore how thesedifferences have an impact on political stability in each country. This studyconcludes that although the two countries have similar government systems, there are significant differences in political practices. These differences havecomplex implications for national political stability. Through this comparativestudy, it is hoped that it can contribute to a deeper understanding of politicaldynamics in the two countries, as well as provide input for efforts tostrengthen political stability in Indonesia. Keywords: constitutional system, United States, Indonesia, presidentialsystem, political stability, separation of powers, checks and balances, politicalparties
PENGUATAN KPPU MELALUI MODEL SUPERVISI UNTUK MENCEGAH TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Alamsyah, Farsya Dalila; Nasco, Muhammad Zayyaan; Situmorang, Christian Immanuel; Kuswoyo, Muhammad Arkan Alfarel
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 2 (2025): Volume 4, Nomor 2, April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i2.10823

Abstract

The establishment of state institutions aims to create a fair and effective legal order. However, over time the complexity of institutional authority often creates overlaps that need to be reviewed to avoid conflicts and clashes between institutions. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an example of an institution with authority that clashes with other institutions, such as the judiciary. KPPU has regulatory, administrative, and semi-judicial functions, which can cause overlaps between institutions. KPPU's authority is regulated in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which includes the authority to investigate, examine, and impose administrative sanctions on business actors who violate. The research method used is normative legal research, which examines library materials as well as the reactions and interactions that occur to analyze the application of the law according to applicable regulations without field research. The results of this study conclude: the emergence of urgency to reform the KPPU institution into a model supervision institution in order to create maximum performance and minimize overlapping authority with other institutions
Co-Authors Alamsyah, Farsya Dalila Athallah, Rafli Akmal Butar Butar, Frans Samuel Junero Kumor, Muhammad Setyo Damar Kuswoyo, Muhammad Arkan Alfarel Nasco, Muhammad Zayyaan Roring, Edward Benedictus Suprima Triadi, Irwan