Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Batavia Forschungsforum Law Journal
Rosiana, Silvia
Unknown Affiliation
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara Dalam Agenda Amandemen Ke-V Undang-Undang Dasar 1945 Rosiana, Silvia; Thoriq, Ahmad Reihan; Alamsyah, Farsya Dalila
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 02 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i02.7737

Abstract

Pasca Amandemen UUD 1945, lahir rencana yang memuat arah pembangunan jangka panjang bernama RPJP yang dimuat dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pengganti dari dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, muncul wacana penghidupan kembali GBHN melalui agenda amandemen ke-V UUD 1945. Wacana ini menjadi diskursus publik karena banyak pihak yang menganggap bahwa pembangunan saat ini tidak terarah sehingga perlu untuk menghidupkan kembali model perencanaan pembangunan seperti GBHN. Namun, timbul pertanyaan bahwa apakah penghidupan GBHN diperlukan ketika pembangunan saat ini sudah mempunyai rancangan sistem perencanaan nasional yang sistematis dan apakah nantinya GBHN dapat bekerja sejalan dengan sistem pemerintahan saat ini yaitu pemerintahan presidensial. oleh karena itu penelitian ini membahas tentang urgensi penghidupan kembali GBHN dalam wacana amandemen ke-V UUD 1945 dan Bagaimana implikasi menghidupkan kembali GBHN terhadap kedudukan MPR dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mendapatkan kesimpulan bahwa penghidupan kembali GBHN bukan merupakan suatu keperluan yang mendesak karena sudah ada model perencanaan yang sudah sistematis dan menyeluruh yaitu SPPN dan wacana GBHN perlu ditolak karena sudah tidak sejalan dengan struktur pemerintahan presidensial yang telah disepakati untuk dipertahankan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat menimbulkan berbagai implikasi bagi ketatanegaraan Indonesia.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA Rosiana, Silvia; Nurhalizah, Aisyah; Ailsa, Ilaria Sekar; Manurung, Citra Bintang Maranatha; Rosuli, Zainab Cahya
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 4 (2025): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i4.67

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan oleh Swedia untuk dijadikan sebagai energi listrik sehingga dapat menjadi negara pemimpin global dalam pengelolaan limbah berkelanjutan dan pengurangan jejak karbon per kapita serta mendorong perilaku masyarakat untuk membuang dan memperlakukan limbah dengan benar. Hal ini sejatinya didasarkan oleh penumpukan sampah yang ada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagai contoh di TPA Bantar Gebang Kota Bekasi dan mendukung program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tujuan ke 12. Namun, masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, salah duanya yaitu belum meratanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Indonesia. Hal ini disebabkan kebutuhan anggaran yang cukup besar, dan kurangnya ketegasan dari pemerintah berupa regulasi terkait pemilahan sampah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan statue approach, comparative approach, penulis mendapati (1) Negara Swedia telah berhasil mengubah paradigma mereka terhadap sampah dengan mengadopsi teknologi Waste-to-Energy (WTE), yang mengubah limbah sampah menjadi energi listrik. Negara Swedia juga sukses dalam menerapkan program Pant System. (2) Melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPBU) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban keuangan pemerintah serta mendorong inovasi dan efisiensi melalui keterlibatan swasta.
Co-Authors Ailsa, Ilaria Sekar Alamsyah, Farsya Dalila Manurung, Citra Bintang Maranatha Nurhalizah, Aisyah Rosuli, Zainab Cahya Thoriq, Ahmad Reihan