<![CDATA[The objective of this study is to determine how the implementation of the Tulungagung Livable Program (PROTAL) application supports the management of slum areas in Tulungagung Regency. This descriptive qualitative study aims to determine how the implementation of the PROTAL application supports the management of slum areas in Tulungagung Regency. Data in this study were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of PROTAL has been a positive innovation in public service, particularly in efforts to integrate data related to slum areas from communities and villages, based on seven slum indicators. However, in the implementation of PROTAL, several challenges were identified and analyzed using Edward III's policy implementation theory, namely communication aspects, resources, disposition, and bureaucratic structure. The challenges faced include inadequate coordination among relevant parties, limited human resource capacity, overly complex bureaucracy, and a lack of commitment from policy actors. Although PROTAL has generally become an innovation supporting efforts to address slum areas in Tulungagung District, its success depends on improving communication aspects, strengthening all dimensions of resources, enhancing the commitment of policy actors, and simplifying bureaucratic structures. These improvement efforts are expected to support the implementation of PROTAL to run more optimally and sustainably. Abstrak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam mendukung penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi PROTAL dalam mendukung penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PROTAL telah menjadi inovasi positif dalam pelayanan publik, terlebih khusus dalam upaya mengintegrasikan data terkait wilayah kumuh dari masyarakat dan desa, berdasarkan tujuh indikator kumuh. Namun, dalam pelaksanaan PROTAL masih ditemui beberapa kendala yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Kendala yang dihadapi mencakup kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, birokrasi yang terlalu kompleks, serta kurangnya komitmen dari aktor kebijakan. Meskipun secara umum PROTAL telah menjadi inovasi yang mendukung upaya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung, keberhasilannya bergantung pada pembenahan aspek komunikasi, penguatan seluruh dimensi sumber daya, peningkatan komitmen aktor kebijakan, serta penyederhanaan struktur birokrasi. Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi PROTAL berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PROTAL, Pelayanan Publik]]>
