Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Legalitas: Jurnal Hukum
Alfarisi, M.S
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MENILAI KRITIS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIANNYA Kurniawan, Ridha; Irawan, Agus; Alendra; Rahman; Alfarisi, M.S
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1289

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu fungsi pengawasan Ombudsman adalah melindungi masyarakat dari maladministrasi yang sering terjadi di berbagai layanan publik. Namun, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sering menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kewenangan dan kekuatan hukum rekmendasi yang diberikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Ombudsman dalam menangani sengketa administrasi negara serta dampak dari penyelesaian sengketa terhadap perlindungan hak-hak masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berfungsi sebagai pelindung hak masyarakat melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi, meskipun rekomendasinya tidak bersifat mengikat secara hukum. Meskipun rekomendasi Ombudsman tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, lembaga ini masih berfungsi sebagai pelindung hak-hak masyarakat dengan memberikan solusi cepat dan efektif. Keterbatasan wewenang ini mengurangi efektivitas dalam penyelesaian sengketa. Saran untuk meningkatkan efektivitas mencakup pemberian status mengikat pada rekomendasi, peningkatan anggaran, dan sosialisasi yang lebih baik mengenai peran Ombudsman.
Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia Ternando, Albi; Alfarisi, M.s; Rahman, Rahman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.506

Abstract

In the implementation of the resolution of criminal law violations in customary courts, it is felt to be very effective in dealing with many criminal cases through a restorative justice approach which theoretically relies on values that are characterized by Indonesian harmony, balance and conduciveness to ensuring shared life in society. Therefore, all forms of recognition of customary law must be carried out through acceptance and granting legal status related to the existence of its implementation in areas where the application of customary law is very strong. This research is a qualitative type of research with a normative conceptual and juridical approach. The data source was obtained by examining positive legal norms in the form of applicable laws and customary law norms. The conclusions that can be drawn from this research are: In customary justice it is not considered as non-formal justice outside of the judiciary under the State judiciary institution. The Supreme Court is on par with other customary justice bodies. Customary justice is something that actually occurs in the midst of society, therefore the basis contains the principles of restorative justice which focuses on resolving criminal cases outside of court so that the value of justice can be accepted by each group and individual in the customary law that occurs in Indonesian society.
SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MENILAI KRITIS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIANNYA Kurniawan, Ridha; Irawan, Agus; Alendra; Rahman; Alfarisi, M.S
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1289

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu fungsi pengawasan Ombudsman adalah melindungi masyarakat dari maladministrasi yang sering terjadi di berbagai layanan publik. Namun, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sering menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kewenangan dan kekuatan hukum rekmendasi yang diberikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Ombudsman dalam menangani sengketa administrasi negara serta dampak dari penyelesaian sengketa terhadap perlindungan hak-hak masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berfungsi sebagai pelindung hak masyarakat melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi, meskipun rekomendasinya tidak bersifat mengikat secara hukum. Meskipun rekomendasi Ombudsman tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, lembaga ini masih berfungsi sebagai pelindung hak-hak masyarakat dengan memberikan solusi cepat dan efektif. Keterbatasan wewenang ini mengurangi efektivitas dalam penyelesaian sengketa. Saran untuk meningkatkan efektivitas mencakup pemberian status mengikat pada rekomendasi, peningkatan anggaran, dan sosialisasi yang lebih baik mengenai peran Ombudsman.
Co-Authors Agus Irawan Albi Ternando Alendra Rahman Rahman Rahman Ridha Kurniawan