Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL YURIDIS UNAJA Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Legalitas: Jurnal Hukum Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat The International Journal of Politics and Sociology Research International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Alendra
Universitas Adiwangsa Jambi
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN Alendra, Alendra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.703 KB) | DOI: 10.5281/jyu.v1i1.101

Abstract

Komplikasi yang tersering dan paling penting pada DM adalah neuropati perifer dan berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus kaki. Rumah Sakit Umum Raden Mattaher menunjukan peningkatan kejadian kaki diabetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mengontrol gula darah dan perawatan kaki dengan kejadian ulkus kaki diabetik di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi tahun 2013. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Raden Mattaher Jambi tentang hubungan mengontrol gula darah dan perawatan kaki dengan kejadian kaki diabetik. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan  desain cross sectional dan pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 77 pasien DM. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, mengunakan tabel distribusi  frekuensi dan uji chi-square.Dari hasil penelitian didapat kejadian kaki diabetik50,6%, pengontrolan gula darah yang baik 57,1% dan perawatan kaki yang baik yaitu 46,8%. Ada hubungan antara pengontrolan gula darah dengan kejadian kaki diabetik dimana p-value=0.008 dan terdapat hubungan juga antara perawatan kaki dengan kejadian kaki diabetik dengan p-value=0.002. Intervensi yang perlu dilakukan pada pasien DM lama untuk mencegah komplikasi ulkus diabetik akibat kelainan neurologi perifer adalah dengan mengontrol gula darah dan melakukan perawatan kaki   
Analysis of legal protection of women's human rights in Indonesia Sri Devina Hutagalung; Dea Ananda P. Sitompul; Kezia Priskila Sinaga; Sigar P. Berutu; Alendra Alendra
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 2 (2023): September: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i2.144

Abstract

This research is about the regulation and comparison of the protection of human rights against women in Law Number 23 of 2004 and Law Number 7 of 1984. This research is included in the normative research category, namely research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials are systematically arranged, studied, then a conclusion is drawn in relation to the problem under study. The provisions of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which regulates the protection of the rights of victims of domestic violence, show that the government has applied the principle of justice by imposing criminal provisions on perpetrators of domestic violence.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MELALUI DIGITAL PAYMENT SYSTEM DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Herman Brahmana; Fadhilah Ramadhani; Elisabet Hana Agatha Sitorus; Alendra Alendra
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.13105

Abstract

Untuk mewujudkan pembayaran melalui digital payment system yang lebih menjamin transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat, maka digital payment system harus mencerminkan keamanan. Pembayaran secara online memerlukan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi di antara pelaku transaksi. Ketentuan mengenai digital payment system tidak diatur secara khusus dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana perspektif hukum perdata jika terjadinya keterlambatan dalam transaksi melalui digital payment system
SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MENILAI KRITIS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIANNYA Kurniawan, Ridha; Irawan, Agus; Alendra; Rahman; Alfarisi, M.S
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1289

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu fungsi pengawasan Ombudsman adalah melindungi masyarakat dari maladministrasi yang sering terjadi di berbagai layanan publik. Namun, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sering menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kewenangan dan kekuatan hukum rekmendasi yang diberikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Ombudsman dalam menangani sengketa administrasi negara serta dampak dari penyelesaian sengketa terhadap perlindungan hak-hak masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berfungsi sebagai pelindung hak masyarakat melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi, meskipun rekomendasinya tidak bersifat mengikat secara hukum. Meskipun rekomendasi Ombudsman tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, lembaga ini masih berfungsi sebagai pelindung hak-hak masyarakat dengan memberikan solusi cepat dan efektif. Keterbatasan wewenang ini mengurangi efektivitas dalam penyelesaian sengketa. Saran untuk meningkatkan efektivitas mencakup pemberian status mengikat pada rekomendasi, peningkatan anggaran, dan sosialisasi yang lebih baik mengenai peran Ombudsman.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 33/Pid.B/2020/PN.KTL dan Putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN.KTL) Rahman; Agus Irawan; M.S. Alfarisi; Alby Ternando; Alendra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.54

Abstract

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untukpengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan ataumasyaraka khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih berbahaya lagi jika disertai denganpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahay yang lebihbesar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapatmelemahkan ketahanan nasional. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secaraperorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkanmerupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas bekerja secara rapidan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Berdasarkan haltersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotikaperlu diatur dalam Undang-undang. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undangNomor 35 Tahun 2009. Dengan adanya pengaturan tersebut, terhadap penyalahgunaannarkotika agar ada efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.Kenyataannyawalaupun sudah ada pengaturan dalam Undang-undang masih banyak melakukanpenyalahgunaan narkotika, terutama jenis Sabu-Sabu.Kata Kunci: Pemidanaan terhadap pelaku,Pidana narkotik
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN Alendra; Tomi Pribadi
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara yangberdasarkan atas hukum (Recht staat)bukan berdasarkan atas kekuasaan(Macht staat). Hal ini dapat kita lihat didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD1945 setelah diamandemenmenegaskan bahwa” Negara Indonesiaadalah negara hukum” . Denganmenggarisbawahi prinsip Indonesiaadalah Negara hukum, konstitusiIndonesia telah menempatkan hukumdalam ketatanegaraan Indonesia.Ketentuan konstitusi tersebut berartipula bahwa dalam praktekketatanegaraan Indonesia seluruhaspek kehidupan diselenggarakanberdasarkan atas hukum, dan hukumharus menjadi titik sentral semuaaktifitas dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Tantangan Dan Strategi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 irawan, agus; Alendra; Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i2.520

Abstract

Cobaan Negara di dunia yang di terjaang pandemic Covid-19 ini mengalami banyak kerusakan di sector ekonomi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kemudian terdapat kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi kepada narapidana berupa pembebasan, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kajahatan selama ini.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach). Tantangan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemic Covid-19, Jawa Timur 7.082 kegiatan. Hambatan Dalam Menjalankan Strategi Dalam Upaya Penanggulanggan Kejahatan Di Kondisi Pandemi Covid-19 seperti Sulitnya melakukan pengawasan terdap napi yang mendapatkan bebas asimilasi Sulitnya melakukan control terhadap masyrakat yang melakukan kejahatan yang disebabkan faktor ekonomi, Terpecahnya focus apart kepolisian dalam melakukan pengamanan dan penegakan di kondisi pandemic saat ini. Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis Uraikan dapat disimpulkan bahwa : Upaya Kepolisian Untuk Menanggulangi kejahatan menggunakaan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Refresif dan di bantu oleh pihak pihak terkait seperti kemenkumham, RT, WR dan warga sekitar untuk tanggap melakukan laporan kepada aparat terkait, jika terdapat kejahatan di sekitar mereka.
Penegakan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Perdagangan Bahan Pangan Kadaluwarsa di Pasar Tradisional Kota Jambi Kurniawan, Ridha; Antoro, Agung; Irawan, Agus; Alendra; Alfarisi, M. S; Tatiana, Orid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1498

Abstract

Peredaran bahan pangan kedaluwarsa di pasar tradisional Kota Jambi menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan melanggar hak konsumen atas produk yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengatasi peredaran pangan kedaluwarsa. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi di tiga pasar tradisional utama di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya regulasi daerah, minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran BPOM, serta tekanan ekonomi pada pedagang menjadi faktor penghambat utama. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Satgas Pangan Terpadu, revisi Perda No. 5/2018, serta penguatan literasi hukum dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat
Implementation of the Law on the Role of Prosecutors as Corruption Crime Investigation Officers Alendra, Alendra
International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Vol. 3 No. 2 (2024): July-December
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijere.v3i2.1102

Abstract

Corruption is a reality of human conduct in social interactions, considered to be deviating and endangering society and the state. The research conducted is normative-legal, that is, research that uses law as a basis for solving the problems posed, and empirical-legal research through the conduct of interviews. The data used is secondary data and the data collection methods used in this study are library surveys and field surveys. The analysis of data used is qualitative data. Based on the findings, it is believed that the Anti-Corruption Commission can only investigate cases of corruption offenses that have affected state apparatus and have resulted in state financial losses of at least billion rupiah, for this reason the role of prosecutors as investigators in criminal cases is required. Corruption that does not meet the requirements for investigation by the Anti-Corruption Commission. Legal and Non-Judicial Constraints Are Limiting Factors in Corruption Crimes Investigations
Tantangan dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pademi Kajian Perspektif Politik Kriminal Wahyuningrum, Kartika Sasi; Irawan, Agus; Alendra, Alendra; Kurniawan, Ridha
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.515

Abstract

The police are said to be the front guard which has one of the duties and authorities, namely to protect the public in all situations and conditions, especially during the Covid-19 pandemic. The increase in crime rates during the pandemic and PSBB was due to the increasingly weakening economic situation. So the National Police, which has the duty and authority to safeguard society, must provide safe conditions in the current pandemic situation. To achieve this safe condition, the National Police found new challenges and strategies in dealing with crime during the pandemic. The research approach used in this research is the juridical-empirical method, which is a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. The type of legal research used is descriptive, namely research that aims to describe something in an area at a certain time. This research shows that the challenges faced by the National Police in the pre-pandemic era were classic challenges so that the strategies used were also classic. This is different from the challenges and strategies used during the pandemic which prioritized Polri's humanism and the use of technology in investigations and inquiries
Co-Authors Adrian, Salman Agus Irawan Agus Irawan Albi Ternando Alby Ternando Alfarisi, M. S Alfarisi, M.S Antoro, Agung Benny Hartono Bustari, Hendra Dea Ananda P. Sitompul Elisabet Hana Agatha Sitorus Emir Adzan Syazali Fadhilah Ramadhani Fadhilah Ramadhani, Fadhilah Harahap, Muhammad Adrian Rahman Herman Brahmana Herman Brahmana, Herman Kartika Sasi Wahyuningrum Kezia Priskila Sinaga M.S. Alfarisi M.S.Al-Farizi Orid Tatiana Pebrianto, Iin Rahman Ridha Kurniawan Sigar P. Berutu Sitorus, Elisabet Hana Agatha Sri Devina Hutagalung Tomi Pribadi