Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SPAYLATER DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT SEBAGAI SITUS JUAL BELI ONLINE Sitepu, Reyvindo Arenda; Agusmida, Agusmida
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2100

Abstract

Abstract: Digital trade in Indonesia is experiencing development and innovation in terms of service providers in the financial services sector. Especially in the electronic payment system sector used in e-commerce transactions. Shopee Pay Later, which is a credit facility, is also included in the type of Fintech or Financial Technology with the term fintech lending or also called fintech peer-to-peer lending, namely a payment method using an online lending system without having to have a bank account. By using empirical legal research methods, researchers found cases related to the lack of consumer protection for users of the Shopee Pay Later application, namely sister Fitri Yeni Prihandono, with her account being hacked. This action violates Article 30 paragraph (3) jo. Article 46 paragraph (3) Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. In its development, Shopee has no good intentions in its responsibilities to consumers as business actors and electronic system organizers. Shopee has obligations to its consumers in terms of consumer protection in accordance with the provisions of Article 4 jo. Article 62 Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Shopee violates the security of the existing network in the provisions of POJK No.77/POJK.01/2016 concerning Technology and Information-Based Lending and Borrowing Services which is the basis for the arrangements for the Pay Later system. Keywords: fintech; pay later;consumer protection;shopeeAbstrak: Perdagangan digital di Indonesia mengalami perkembangan dan inovasi dari segi penyedia pelayanan pada sektor jasa keuangan. Terutama dalam sektor sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi di e-commerce. Shopee Pay Later yang merupakan fasilitas kredit ini juga termasuk ke dalam jenis Fintechatau Financial Technology dengan istilah fintech lending atau disebut juga fintech peer-to-peer lending yaitu metode pembayaran dengan sistem peminjaman secara online tanpa harus memiliki rekening bank. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris peneliti menemukan kasus terkait tidak adanya perlindungan konsumen terhadap pengguna aplikasi Shopee Pay Later yaitu saudari Fitri Yeni Prihandono dengan terjadinya peretasan akun miliknya. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak Shopee dalam perkembangannya tidak ada itikad baik dalam tanggung jawabnya kepada konsumen sebagai pelaku usaha sekaligus penyelenggara sistem elektronik. Shopee memiliki kewajiban kepada konsumennya dalam hal perlindungan konsumen sesuai ketentuan pada Pasal 4 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Shopee melanggar keamanan dari jaringan yang sudah ada di dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi yang merupakan dasar dari pengaturan pada sistem Pay Later.Kata kunci: Fintech; Pay Later; Perlindungan Konsumen; Shopee 
PENGATURAN HUKUM KEJAHATAN SIBER TERHADAP KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1136/PID.SUS/2021/PN.PBR) Sitepu, Reyvindo Arenda; Putra, Mohammad Eka; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2129

Abstract

Abstract: Cyber crime is a form of virtual crime which utilizes a computer connected to the internet. Security holes in the operating system that cause weaknesses are exploited by hackers, crackers and script kiddies to infiltrate computers. Forms of content within the scope of information and electronic transactions that fall into the category of decency are several types of pornographic content, namely in the form of writing, images or videos. The criminal element for uploading content in the form of decency on social media according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that content or sentences uploaded to social media services that contain elements of decency are disseminated without having any rights and become public consumption for users of other social media services. The legal consequences arising from the use of content containing decency on social media based on the criminal law in force in Indonesia are that you will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: Content, Distributed, Video Abstrak: Cyber crime ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatakan oleh para hacker, cracker dan script kiddies guna menyusup ke dalam komputer. Bentuk konten dalam lingkupan informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci: Konten, Disebar, Vidio