Mohammad Eka Putra, Mohammad Eka
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA PENERAPAN ALAT BUKTI SAKSI A CHARGE DAN SAKSI KORBAN DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN Muliandari, Ana; Putra, Mohammad Eka; Aflah, Aflah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2095

Abstract

Abstract: In judicial practice, a judge is actually required to seek the material truth regarding the case he is examining, because the purpose of the evidence is to convince the judge or provide certainty to the judge about the existence of certain events, so that the judge can confirm, qualify and reconstitute and make decisions based on the proof. In a criminal incident, legal regulations are more focused on punishing the perpetrator of the crime, so that the rights of the victims of the crime are often neglected.This research uses a normative juridical research method that is descriptive analytical in nature using primary, secondary and tertiary legal materials collected using library study techniques and analyzed using qualitative data analysis methods. A charge witness or aggravating witness, in this case including a victim witness, is one of the main pieces of evidence in criminal justice evidence. Mitigating circumstances are that the Defendant is polite and does not complicate things in court, the Defendant has never been convicted, the Defendant made a mistake because he was tempted by lust, the Defendant is the backbone of the family. After the defendant admits his actions and regrets the actions he has committed. Keywords: witness, rape, evidence  Abstrak: Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan tekhnik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Saksi a charge atau saksi yang memberatkan dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana. Keadaan-keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersifat sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa khilaf karena tergoda hawa nafsu, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya. Kata kunci: saksi, pemerkosaan, pembuktian  
PENGATURAN HUKUM KEJAHATAN SIBER TERHADAP KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1136/PID.SUS/2021/PN.PBR) Sitepu, Reyvindo Arenda; Putra, Mohammad Eka; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2129

Abstract

Abstract: Cyber crime is a form of virtual crime which utilizes a computer connected to the internet. Security holes in the operating system that cause weaknesses are exploited by hackers, crackers and script kiddies to infiltrate computers. Forms of content within the scope of information and electronic transactions that fall into the category of decency are several types of pornographic content, namely in the form of writing, images or videos. The criminal element for uploading content in the form of decency on social media according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that content or sentences uploaded to social media services that contain elements of decency are disseminated without having any rights and become public consumption for users of other social media services. The legal consequences arising from the use of content containing decency on social media based on the criminal law in force in Indonesia are that you will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: Content, Distributed, Video Abstrak: Cyber crime ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatakan oleh para hacker, cracker dan script kiddies guna menyusup ke dalam komputer. Bentuk konten dalam lingkupan informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci: Konten, Disebar, Vidio