Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYULUHAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI GENERASI Z MELALUI MEDIA SOSIAL Selviana Teras Widy Rahayu; Afendra Eka Saputra
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 04 (2024): AGUSTUS 2024
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berjudul “Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Z Melalui Media Sosial” dilaksanakan atas Kerjasama tim PkM Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang dengan pihak SMK Tunas Bangsa Sejahtera Bogor. Berdasarkan hasil observasi di lapangan pihak mitra mengalami permasalahan bahwa peserta didik: kurang bijak dalam mengatur waktu dalam menggunakan media sosial, ketertarikan terhadap budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, menurunnya rasa nasionalisme, dan rendahnya etika bermedia sosial. Seperti kita ketahui bahwa menjaga kedaulatan bangsa menjadi kewajiban bersama dengan berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Oleh sebab itu, tim Pengabdian kepada Masyarakat menawarkan solusi dengan memberikan sosialisasi terhadap siswa SMK Tunas Bangsa Sejahtera Bogor tentang pentingnya peningkatan kesadaran bela negara bagi generasi Z melalui media sosial.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku : Penelitian Selviana Teras Widy Rahayu; Agus Salim; Afendra Eka Saputra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1098

Abstract

Perjudian online di Indonesia berkembang pesat sebagai bentuk penerapan teknologi secara negatif yang mengancam norma agama, kesusilaan, budaya, dan hukum. Tingginya angka pengangguran serta akses mudah ke internet mendorong masyarakat mencari uang secara instan, termasuk melalui judi online. Faktor lingkungan, termasuk bujukan orang terdekat, semakin memperparah kondisi, terutama bagi remaja yang terjebak dalam game berbasis judi. Dampak negatifnya meliputi utang yang meningkat, terutama lewat pinjaman online, kebocoran data pribadi, dan penipuan. Generasi muda yang kecanduan judi menghadapi konsekuensi finansial dan sosial serius. Pemerintah berupaya mengatasi perjudian online melalui tindakan preventif dan represif untuk memastikan kepastian hukum. Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan larangan dan sanksi berat, termasuk hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Inilah pentingnya penegakan hukum terhadap perjudian online yang melibatkan anak serta strategi untuk menekan dampak kecanduannya. Efek jera yang kuat diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat agar tidak terjebak dalam perjudian yang menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi.
Independensi Hakim Konstitusi di Tengah Badai Polarisasi Politik: Penelitian Selviana Teras Widy Rahayu; Afendra Eka Saputra; Agus Salim
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.4249

Abstract

The Constitutional Court is one of the judicial authorities, alongside the Supreme Court, as stipulated in Article 24 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, a problem arises when the credibility of the Constitutional Court judges, who are supposed to ensure substantive justice, is tarnished by acts of corruption and irresponsibility. This raises questions about how to supervise them, as the interests and subjectivity of the judges can also be reflected in the decisions they make, which can ultimately lead to unfair and incorrect outcomes. Furthermore, the controversy surrounding Constitutional Court Decision Number 90/ PUU-XXI/2023 has sparked debate about the judges' bias in making decisions related to political interests. The expansion of authority without a credible and reliable oversight process and institution has proven to be problematic for the Constitutional Court, particularly with the establishment of the newly formed Honorary Council. This study employs a normative legal method, referencing applicable laws and regulations, cases, and concepts. The purpose of this study is to determine the independence of Constitutional Court judges amid political polarity and to examine the oversight of Constitutional Court judges, especially considering the final and binding nature of their decisions. Additionally, to date, the Constitutional Court does not have an external oversight body. We must not allow the decisions made to undermine the democratic order and provide room for intervention in the work of the Constitutional Court judges as guardians of the constitution.