Syaflin, Syaflin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Relevansi Demokrasi Hukum dalam Konteks Siyasah Syar’iyyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia Syaflin, Syaflin
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 1 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v1i1.32

Abstract

Democracy is one interrested topic of discussions especially in relation to Islam. Many questions emerge associated with Islam and democracy such as: Does Islam has the concept of democracy? Does democracy compatible with Islam? What is the Muslim scholars response to the issue of democracy? This paper will investigates these questions using library research. This study discoveres that there are different opinions among Muslim scholars in relation to democracy: some said that democracy is compatible with the Islamic doctrine, another scholars stated otherwise, while the others stand between the two. Islamhas a term that resemble with the term democracy that is shurā, with different principles. In regard to the application of democracy in Indonesia, the majority of Muslim scholars in Indonesia accept positively to the concept of democracy and considered it to be compatible with the Islamic doctrine.
POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA SOESILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) Syaflin, Syaflin; Amin, Saiful; Fahmi, Khairul
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v13i02.7164

Abstract

Penelitian ini mengkaji politik hukum Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan fokus pada kebijakan yang mengakomodasi ajaran Islam dalam sistem hukum nasional. Pada masa SBY, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam penerapan hukum Islam, terutama terkait dengan hukum keluarga Islam dan hukum pidana Islam. Salah satu kebijakan penting adalah penguatan lembaga-lembaga Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama, yang berperan dalam merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Penelitian juga mencakup wawancara dengan pakar hukum dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengembangan kebijakan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBY berupaya menciptakan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum negara, meskipun ada ketegangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan pengaruh MUI dan Kementerian Agama dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran politik hukum Islam dalam konteks negara hukum yang pluralistik di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim.