Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Fitria Wahyu Ningrum
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM KEPADA SELURUH PENJAHIT DI DESA LAMBUR II KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Fitria Wahyu Ningrum; Zainal Arifin; Usrial
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i2.139

Abstract

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syarak. Namun dalam kenyataannya penjahit yang ada di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dominan masyarakatnya  beragam Islam,  tetapi masih belum memahami tentang hak kepemilikan dari sisa kain tersebut, apalagi sisa kain tersebut diolah kembali menjadi barang yang bernilai ekonomi. Sedangkan cara tersebut   mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman “penjahit dan pemesan” serta  bagaimana hak milik sisa kain jahitan  kepad seluruh penjahit ditinjau dari hukum ekonomi islam di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman “penjahit dan pemesan” mengenai hak milik sisa kain jahitan Kepada Seluruh Penjahit di  Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta untuk mengetahui hak milik dari sisa kain jahitan ditinjau dari hukum ekonomi Islam di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan penentuan populasi dan sampel. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman “penjahit dan pemesan” mengenai hak milik sisa kain jahitan di  Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum sesuai dengan syariat Islam. Hak kepemilikan penjahit atas kain yang dibawa pemesan yaitu kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya. Hak penjahit hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya antara pemesan dan penjahit.  Begitupun dengan menggunakan atau bahkan mengolah sesuatu yang masih menjadi milik orang lain sama dengan mendapatkan harta dari cara yang haram dan zalim, serta dari sisi kaidah hukum adat yang ada di Desa Lambur II, yaitu penjahit dengan sengaja tidak mengembalikan sisa kain jahitan tersebut kepada pemesan. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.
Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah Fitria Wahyu Ningrum
TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Vol. 2 No. 1 (2025): TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/tadhkirah.v2i1.85

Abstract

Nikah siri is a marriage conducted without official state registration, resulting in significant legal implications for women and children. Religiously, this type of marriage is considered valid; however, from the perspective of state law, the lack of official registration causes women to lose their rights as wives, such as financial support, inheritance rights, and legal protection within the household. Additionally, women in nikah siri marriages do not have a strong legal basis to file for divorce or claim their rights in court. Meanwhile, children born from nikah siri marriages only have a civil relationship with their mother, making it difficult for them to obtain a birth certificate that includes their father's name, inheritances, and rights to care and education from their father. This study aims to analyze the impact of nikah siri on women's and children's rights from a legal perspective and examine the role of itsbat nikah as a legal instrument in providing certainty and protection for affected women and children. This research employs a literature study method with content analysis of various legal texts and related regulations. The findings indicate that the absence of official registration for nikah siri leads to legal uncertainty, resulting in the loss of various rights for women and children. Itsbat nikah serves as a crucial solution to provide legal recognition and protection for those affected. Therefore, official marriage registration is essential to prevent various legal issues that could harm women and children within Indonesia’s legal system.
PENYELESAIAN ITSBAT NIKAH PASCA PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK Fitria Wahyu Ningrum; Hermanto Harun; Fuad Rahman
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10 No. 02 Juni 2025 In Press
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i02.24476

Abstract

The purpose of the study was to obtain empirical data on the completion of itsbat nikah before and after the reform of the Marriage Law. The research uses a mixed method that combines quantitative approaches based on numbers and statistics and qualitative approaches based on narrative and description. The approach used is legal sociology and saddu al-dzariyah with a utilitarianism paradigm. Primary data sources include the Chairperson, Registrar, Judges, Information Officer at the Muara Sabak Religious Court, KUA, and the community of East Tanjung Jabung Regency. Secondary data are scientific books, journals, decisions, case statistics, and annual reports. Data collection techniques were conducted through questionnaire surveys and analysis of case results with method triangulation techniques to test the validity of the data. The results showed that: (1) People in Muara Sabak have a positive view of marriage regulations and increasingly realize the importance of marriage registration. However, understanding of itsbat nikah still varies, influenced by educational factors and access to information. Marriage practices remain influenced by culture, tradition and socio-economic conditions affect the decision to marry. (2) The pre- and post-reform isbat nikah mechanisms show that although the basic mechanism has not changed significantly, there have been improvements in the requirements and stricter procedures to ensure the validity of marriages. The Constitutional Court's decision expanding the scope of isbat nikah has also had an effect on the recognition of the rights of children from unregistered marriages. (3) Regarding the space for judges in responding to isbat nikah applications, there is flexibility and adaptation in legal practice in the Religious Courts. After the reform of the Marriage Law, judges were given more room to exercise “ijtihad” in assessing applications for isbat nikah, including for marriages performed after the enactment of the law, thus reflecting the court's efforts to meet the community's need for legal certainty regarding marital status.
Co-Authors Fuad Rahman Hermanto Harun Usrial Zainal Arifin