Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DAMPAK KETEPATAN KODEFIKASI PENYAKIT TERHADAP KLAIM RAWAT JALAN PESERTA BPJS DI RSUD KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT Tesya, Levan; Suryani , Ade Irma
PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT Vol. 8 No. 3 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Pahlawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/prepotif.v8i3.33713

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagi Rumah Sakit Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, bagaimana tepatnya klasifikasi penyakit memengaruhi klaim rawat jalan yang diajukan oleh peserta BPJS. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan metodologi deskriptif untuk memeriksa 333 catatan medis rawat jalan pada bulan Maret 2024 menggunakan strategi pengambilan sampel acak sederhana. Ditemukan adanya dampak dari ketepatan kodefikasi penyakit terhadap klaim rawat jalan peserta BPJS adalah sebagai berikut: (1) kesalahan penginputan kode diagnosis, tarif RS yang tidak sesuai, adanya form yang tidak terlampir seperti biling, form kronologis, form rujuk, serta adanya kode prosedur tindakan yang tidak sesuai (2) ketidaktepatan kode diagnosis dikarenakan adanya kesepakatan rumah sakit untuk tidak menggunakan kode konsul saat pasien melakukan konsultasi dengan dokter. Adapun saran yang dapat memperbaiki dampak terbetu yaitu: (1) Melakukan verifikasi menyeluruh terhadap berkas pasien sebelum mengajukan klaim BPJS (2) Jika terdapat kekurangan, petugas casemix segera menghubungi dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau perawat yang terlibat dan melakukan evaluasi kinerja petugas.
Artikel Review: Uji Keamanan dan Toksisitas Obat Herbal dalam Pengembangan Jamu, OHT, dan Fitofarmaka Suryani , Monica; Safitri , Alfi; Marbun , Eva Diansari; Suryani , Ade Irma; Zura , Cut Alvida
Journal of Pharmaceutical and Sciences JPS Volume 9 Nomor 1 (2026)
Publisher : Fakultas Farmasi Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/journal-jps.com.v9i1.1393

Abstract

Background: Safety and toxicity testing are essential stages in the development of herbal medicines to ensure therapeutic efficacy without causing adverse effects. In Indonesia, herbal products are classified into traditional herbal medicines (jamu), Standardized Herbal Medicines, and phytopharmaceuticals, each requiring different levels of scientific evidence for safety and efficacy. Objective: This study aims to review the results of safety and toxicity testing of herbal medicines in the development of jamu, Standardized Herbal Medicines, and phytopharmaceuticals in Indonesia over the last five years (2020–2025). Methods: This study employed a descriptive, qualitative literature review. Scientific articles were systematically retrieved from the Garuda, Neliti, Sinta, and Google Scholar databases using relevant keywords related to herbal medicine safety and toxicity testing. A total of twelve peer-reviewed research articles published between 2020 and 2025 met the inclusion criteria. The reviewed studies involved in vivo, in vitro, and in silico testing methods, with toxicity parameters including LD₅₀, LC₅₀, biochemical markers, and histopathological changes. Results: The findings indicate that in vivo testing is the most frequently applied method and generally demonstrates a high safety profile for most herbal preparations. Jamu products are considered safe based on empirical use and standardized raw materials. Standardized Herbal Medicines demonstrate safety through acute and subchronic toxicity evaluations. At the same time, phytopharmaceuticals exhibit the highest level of safety through comprehensive testing using combined in vivo, in vitro, and in silico approaches. Most herbal ingredients fall into the non-toxic to mildly toxic category at high doses. Conclusion: Overall, the reviewed evidence suggests that Indonesian herbal medicines, including jamu, Standardized Herbal Medicines, and phytopharmaceuticals, are generally safe when used appropriately. Strengthening multidisciplinary toxicological approaches and implementing pharmacovigilance principles are essential to ensure long-term safety and support the development of evidence-based national herbal medicines.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI Any, Assoy; Arniwita, Arniwita; Suryani , Ade Irma
Jurnal Development Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Development
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53978/jd.v13i2.715

Abstract

Provinsi Jambi menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prinsip Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam tata kelola keuangan daerah. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi faktor kunci keberhasilan e-government karena berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi SIPD dalam penyusunan perencanaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola keuangan, khususnya dalam proses perencanaan anggaran, dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi teori yang digunakan dalam penelitian. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi agar kinerja sistem semakin optimal. SIPD terbukti berkontribusi besar dalam pengelolaan aset daerah melalui pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset secara lebih akurat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya hambatan utama berupa keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penginputan data ke SIPD. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem, serta masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan peran SIPD, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan pelatihan bagi aparatur daerah, penyempurnaan sistem aplikasi, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan proses perencanaan anggaran di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, serta tepat sasaran, meskipun perlu perbaikan dalam aspek ketepatan waktu.