<![CDATA[The purpose of this study is to determine how the Implementation and obstacles in the implementation of Remission Rights for Corruption Prisoners in Kerobokan Class II A Women's Prison. The type of research used in this writing is an empirical research method in the form of data collection by means of field research. The data used in this study are primary data obtained directly from informants to obtain data or information that has relevance to the author's problem, and secondary data sourced from library research. Based on the results of the research that has been carried out, it shows that the fulfillment of the right to remission for prisoners of Corruption cases in Class II A Kerobokan Women's Prison in accordance with the Correctional Law has been fulfilled and well implemented as evidenced by corruption prisoners who have received remission. Obstacles faced in the fulfillment of remission for Corruption convicts, consisting of Internal obstacles, namely delays in Receiving Verdicts and Minutes of the Implementation of Court Decisions (Execution), and External Obstacles, namely the existence of Register F for prisoners who violate the rules in prison. These obstacles can be overcome by coordinating with the Court, the Prosecutor's Office, as well as by providing knowledge to prisoners about the rules in the prison, and the community outside the prison is expected to help realize correctional goals by supporting the coaching program in the prison.ABSTRAKTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Hak Remisi bagi Narapidana Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian empiris berupa pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yang diperoleh secara langsung dari informan untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penulis, dan Data Sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak remisi bagi narapidana kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik dibuktikan dengan narapidana korupsi yang sudah mendapatkan remisi. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan remisi bagi narapidana Korupsi, terdiri atas hambatan Internal yakni keterlambatan Penerimaan Petikan Putusan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi), dan Hambatan Eksternal yaitu Adanya Register F bagi Narapidana yang melanggar aturan di dalam Lapas. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan berkoordinasi dengan pihak Pengadilan, Kejaksaan, maupun dengan memberikan pengetahuan kepada warga binaan tentang aturan yang ada di dalam Lapas, serta masyarakat yang berada di luar lapas diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan pemasyarakatan dengan mendukung program pembinaan dalam lapas.]]>
