Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review PINISI Discretion Review
Khair, Taufiqulhidayat
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Transformation of new public services in the perspective of responsive law in Indonesia Khair, Taufiqulhidayat; Mulyanto, Mulyanto
PINISI Discretion Review Volume 7, Issue 2, March 2024
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pdr.v7i2.60992

Abstract

This research discusses how public services have developed from time to time, until the age of new public services. This research answers what are the differences in public services from time to time, how is the application of new public services in Indonesia by taking a responsive legal perspective, with the issuance of (PERPRES) Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems which is a derivative of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services signifies that new public services have been running in Indonesia and are also developing in regions in Indonesia.
Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Khair, Taufiqulhidayat; Mulyanto, Mulyanto
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1485

Abstract

Penelitian kali ini menjawab permasalahan mengenai keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia termaktub di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini bersifat deskriptif yang berarti dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai pelaksana dari pasal 28 F UUD NRI 1945 dan adanya komisi informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai penyelenggara dari UU KIP. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KI dan PPID dalam menjalankan UU KIP bukan hanya dari internal penyelanggara UU KIP juga dari eksternal seperti masyarakat yang kurang memahami UU KIP. Semenjak 2009 KI telah banyak menyelesaiakan sengketa informasi publik, akan tetapi masyarakat juga mengkritisi pasal yang terdapat UU KIP yang ditandai dengan pengajuan judicial review kepada Mahkamah konstitusi mengenai pasal di UU KIP yang menandakan bahwa banyaknya jumlah permohonan juga berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur informasi publik tersebut.
Co-Authors Mulyanto Mulyanto