Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum
Aditya Pratama, Erwin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Peran Serta Aparatur Sipil Negara dalam Proses Politik di Indonesia Aditya Pratama, Erwin; Haryadi, Toni; Praptono, Eddhie
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.79 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v7i1.67

Abstract

Secara konstitusional, salah satu bentuk penerapan hak politik tercermin dalam hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran.Hak tersebut merupakan indikator bahwa suatu negara telah melaksanakan demokrasi. Secara umum, makna netralitas yang dimaksudkan adalah bebasnya Aparatur Sipil Negara dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Hal ini memberikan makna bahwa Aparatur Sipil Negara sama sekali tidak boleh masuk dalam ranah politik. Namun pada sisi lainnya, Aparatur Sipil Negara masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam proses politik, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. Tujuan penelitian kali ini adalah melihat sejauh mana peran yang dapat dilaksanakan aparatur sipil negara dalam proses politik di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normati. Pengumpulan data memanfaatkan kepustakaan. Dan pengolahan data dilaksanakan secara kualitatif. Implikasi hukum terhadap pembatasan peran serta Aparatur Sipil Negara dalam proses politik, berupa Pertama, implikasi hukum terhadap inkonsistensi pengaturan tentang netralitas yang meliputi terdapatnya aturan yang menimbulkan celah hukum, sehingga dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara untuk berperan serta aktif dalam proses politik, terjadinya pengaburan makna netralitas dan terciptanya ambiguitas regulasi; Kedua, implikasi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang pembatasan peran serta Aparatur Sipil Negara dalam proses politik menciptakan sanksi administratif yang didasarkan pada berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara.
Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Abdurrachman, Hamidah; Sudewo, Fajar Ari; Dian Aryani, Fajar; Aditya Pratama, Erwin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i1.141

Abstract

The role of the Police in handling cases of sexual violence against children and women through the PPA Unit is quite strategic in providing services and legal protection for women and children. The Minister of Women's Empowerment and Child Protection did not deny that the Indonesian National Police is the frontline in efforts to break the chain of violence against women and children. This research uses conceptual research methods. The results showed that there is a need for a comprehensive handling mechanism from the root of the problem until the victim gets justice and the perpetrator becomes a deterrent. efficiency and effectiveness of service. In handling women and children victims of violence, a quick and appropriate response is needed for victim services. Services for victims of violence should be prioritized and should not drag on in terms of administration and procedures. Second, the provision of services with a victim perspective. If so far the PPA Unit can be said to be moving in the phase after the occurrence of violence against children and women, in the sense of carrying out the law enforcement process while protecting victims, this activity seeks to provide strengthening and assistance downstream, namely when crime occurs, by early detection of potential violence in the region and providing education to the community to jointly carry out efforts to protect children and women from all forms of violence.
Co-Authors Aryani, Fajar Dian Eddhie Praptono Fajar Ari Sudewo Hamidah Abdurrachman Toni Haryadi