Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGAWASAN TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DPR RI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kusuma, Dicky Pranata
Jurnal An-Nahdhah Vol 9, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah diamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001, 2002 telah terjadi pergeseran kekuasaan eksekutif ke legislatif. Karena pergeseran yang sangat kuat dari Presiden ke arah DPR ini yang sebelum UUD 1945 diubah yang terjadi adalah executive heavy setelah UUD 1945 diubah menjadi legislative heavy. Hal ini terlihat dari pergeseran fungsi legislasi yang dulu menjadi kewenangan Presiden, sekarang menjadi kewenangan DPR. Belum adanya pengawasan yang memadai terhadap fungsi legislasi DPR di khawatirkan terjadinya penyimpangan dalam pembentukan UU yang akan dilakukan oleh DPR. Tetapi konstitusi diharapkan dapat menjamin pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR itu. Kata Kunci: Pengawasan, Fungsi Legislasi, DPR
IMPLIKASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP REFORMASI BIROKRASI Kusuma, Dicky Pranata
Jurnal Al-Ashlah Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandangan yang melekat pada sebagian besar pelayanan publik diIndonesia salah satunya dikarenakan masih kurangnya profesionalismepetugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menuntut perhatian yangkhusus pada para pegawai terutama yang bertugas langsung dalam penyediaanpelayanan publik. Pengelolaan pegawai yang tepat atau sesuai dengankompetensi yang dimiliki juga menjadi keharusan bagi organisasi penyediapelayanan publik.Pemberian pelayanan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidakdidukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan yang baik di bidang jasapelayananan yang disediakan. Bagi aparatur pelayanan yang perlu mendapatperhatian adalah orang yang sangat puas akan mempunyai ikatan emosionaldengan suatu produk, dan ini menyebabkan loyalitas pelanggan menjaditinggi. Oleh karena itu, aparatur pelayanan dihadapkan pada tantanganmembangun budaya organisasi, yaitu agar semua orang yang berada dilingkungan organisasi bertujuan untuk memuaskan pelanggan.Pelayanan publik menjadi salah satu indikator dalam menentukankeberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satudiantaranya adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dalampengurusan perizinan. Pelayan terpadu satu pintu dimaksudkan untukmenyederhanakan birokrasi sehingga lebih efektif dan efisien. Sehinggapublik merasakan pelayanan yang mudah, murah dan memuaskan.Kata Kunci: Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Reformasi Birorasi Birokrasi