Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sehasen Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Hartoyo Hartoyo
Universitas Dr. Soetomo
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Corruption Crime In Internet Network Procurement At Sultan Syarif Kasim State Islamic University In Pekanbaru, Riau Mariyam Indayani; Hartoyo Hartoyo
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5898

Abstract

Procurement of goods and services is the procurement of goods/services financed by the APBN/APBD. In the legal case in case number 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr is a case of procurement of goods and services in the procurement of internet networks at Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University. In this case, there was corruption in the form of gratification where there was abuse of office and bribery in the procurement of the internet network at Sultan Syarif Kasim State Islamic University. The problems discussed are how the system for procuring goods and services in the internet network at the Sultan Syarif Kasim State Islamic University in Pekanbaru Riau City and how the judge's considerations in passing the defendant's decision in case number 57/Pid.SUS-TPK/2022/PN Pbr. The author uses the normative writing method which aims to collect written legal material sources by reviewing previous laws and publications. With the results of the discussion, namely the procurement of goods and services has been regulated in such a way and also the judge's decision which only focuses on Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism and Law Number 16 of 2018 concerning Procurement of Goods / Government services, but did not try to look at article 12b of Law Number 21 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.
Wewenang Satuan Samapta Polres Mojokerto Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Muhammad Alvino Reko Hafsah; Hartoyo Hartoyo; Dedi Wardana Nasoetion
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11319

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan merupakan bagian penting dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satuan Samapta Polres Mojokerto memiliki peran strategis sebagai unit kepolisian yang berada di garis depan dalam merespons gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan serta mekanisme pelaksanaannya berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Satuan Samapta memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Kewenangan yang dimiliki bersifat preventif dan represif terbatas, terutama dalam melakukan tindakan kepolisian awal terhadap tindak pidana ringan di lapangan. Mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui patroli, respons terhadap laporan masyarakat, tindakan awal di tempat kejadian perkara, pendataan, serta koordinasi dan pelimpahan perkara kepada satuan penyidik yang berwenang. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala dalam penggunaan diskresi kepolisian dan koordinasi antar satuan fungsi, sehingga diperlukan penguatan pengaturan kewenangan agar pelaksanaan penegakan hukum lebih konsisten dan efektif.
Co-Authors Dedi Wardana Nasoetion Mariyam Indayani Muhammad Alvino Reko Hafsah