Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi
Alexander Raphael Jordy
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Permohonan Praperadilan Atas Putusan Penghentian Penuntutan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan Yohanes Andrew Yonatan; Alexander Raphael Jordy; Rickson Winaldy; Axel Randu Sutiono; R Rahaditya
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 1 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.2888

Abstract

hukum pidana meliputi pidana formil dan hukum acara materil, menurut Moeljatno hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Praperadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki beberapa kewenangan tertentu serta merupakan hal yang menambah perbedaan prinsipil antara Kitab Undang Hukum Acara Pidana dengan HIR. Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan Praperadilan sebagai suatu lembaga baru memiliki karakteristik sebagai berikut seperti Eksitensinya merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, Praperadilan merupakan suatu divisi dari Pengadilan Negeri, Konsekuensinya sebagai divisi maka perihal administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial menjadi satu dengan Pengadilan Negeri serta berada dibawah pimpinandan pengawasan termasuk juga pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan Perihal tata pelaksanaan fungsi yustisial praperadilan merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai sifat memberikan sebuah gambaran secara lengkap tentangmanusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu metode untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data-data sekunder. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan agar kepentingan itu tetap terlindungi. Dalam terjadinya suatu peristiwa yang konkret, dimana menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka orang akan berharap akan ditegakkanya hukum. Dalam rangka penegakan hukum ini harus memperhatikan pada, kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigheit).
Tantangan dan Prospek Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Mochamad Novel; Alexander Raphael Jordy; Yohanes Andrew Yonatan; Davin Nicholas Dharma; Gizelle Valencia Hartanto
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7428

Abstract

Kajian ini menganalisis berbagai tantangan serta prospek dalam upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang terintegrasi dalam sistem hukum tata negara Indonesia sejak periode pasca reformasi. Secara normatif (das sollen), negara dituntut untuk memberikan jaminan efektif terhadap HAM sebagai bagian integral dari fungsi hukum tata negara. Namun dalam kenyataan empiris (das sein), masih ditemukan berbagai hambatan signifikan dalam implementasinya, termasuk inkonsistensi regulasi di berbagai tingkatan, kelemahan struktural pada lembaga pengawasan, serta tingkat kesadaran publik yang belum optimal. Riset-riset sebelumnya telah menunjukkan bahwa perubahan konstitusional dan reformasi regulasi telah memberikan penguatan terhadap kerangka hukum HAM, namun masih terdapat celah penelitian mengenai bagaimana prospek konkret ke depan dapat direalisasikan untuk memperkuat sistem perlindungan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang dikombinasikan dengan analisis kelembagaan, artikel ini menemukan bahwa penguatan melalui harmonisasi regulasi secara menyeluruh, peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga pengawas, dan intensifikasi partisipasi masyarakat sipil menjadi kunci strategis bagi prospek perlindungan HAM di masa mendatang. Hasil kajian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana sistem hukum tata negara Indonesia dapat berevolusi menuju penegakan HAM yang lebih efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Axel Randu Sutiono Davin Nicholas Dharma Gizelle Valencia Hartanto Mochamad Novel R Rahaditya Rickson Winaldy Yohanes Andrew Yonatan