Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi
Jonathan Hervine Siarill
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pemutusan Hubungan Kerja Implikasi Hukum dan Keadilan di Tengah Perubahan Industri Gunardi Lie; Jonathan Hervine Siarill
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 1 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.3929

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu isu yang semakin kompleks di tengah perubahan industri yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan restrukturisasi perusahaan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan keadilan yang harus disikapi oleh pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Dalam konteks hukum, PHK harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa antara pihak perusahaan dan pekerja. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakadilan, terutama ketika PHK dilakukan secara sepihak atau tanpa kompensasi yang memadai. Artikel ini menganalisis implikasi hukum dari PHK dalam kerangka peraturan perburuhan di Indonesia, serta mengkaji aspek keadilan bagi pekerja yang terdampak. Selain itu, artikel ini juga membahas pentingnya adaptasi regulasi perburuhan dalam menghadapi perubahan industri yang semakin dinamis, termasuk perlindungan bagi pekerja dalam era digitalisasi dan otomatisasi.
Hubungan Kenaikan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rama Adi Saputra Sunadynatha; Yusuf Muhammad Yasin; Selvin Matthew Chandra; Kent Edward; Jonathan Hervine Siarill; Ariawan Gunardi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4726

Abstract

Pajak dalam perspektif hukum menurut soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya HUKUM PAJAK adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Penelitian hukum didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.
Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital Luverne Pujian Quinn; Jonathan hervine siarill; Yiupy Chang
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1464

Abstract

Perkembangan hukum perdata di dunia berasal dari bangsa Perancis yang membuat aturan terkait dengan hukum perdata yang di tuangkan kedalam Code Civil. Setelah itu, bangsa Perancis mulai menjajah Belanda, yang pada akhirnya berdampak pada diterapkannya beberapa aturan terkait dengan hukum keperdataan ini di Belanda. Sering dengan berjalannya waktu Bellanda inginn membuat aturan terkait dengan hukum perdata nya sendiri yang pada akhirnya diberi nama B.W. walaupun BW ini dianggap mirip dengan Code Civil yang ada di Perancis dari segi substansi nya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa dengan Belanda mempunya aturan keperdataan yang dikofikasikan sendiri merupakan bentu tadi suatu kemajuan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum perikatan merupakan hubungan dari individu yang satu dengan individu yang lainnya yang mana dalam hubungan tersebut pihak yang satu berhak untuk memenuhi prestasi dan pihak yang lainnya berhak untuk mendapatkan hak, hal tersebut ialah definisi perikatan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perikatan. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perikatan memiliki unsur hubungan hukum di dalam nya. Maksud dari unsur hubungan hukum tersebut ialah melekatnya suatu hak pada individu yang satu, dan terhadap individu yang lain melekat sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Suatu hukum mengatur sendiri terkait hubungan dalam hukum perikatan tersebut. Karena suatu hubungan hukum memiliki akibat atau dampak jika dilaksanakan suatu pengikatan terhadap peristiwa tersebut, maka sudah sepatutnya antara kedua hubungan hukum tersebut dan tentu saja dengan hubungan sosial dalam kehidupan sehari hari terdapat definisi yang berbeda.
Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Transaksi Online Prespektif Undang Nomor 8 Tahun 1999 Luverne Pujian Quinn; Jonathan Hervine Siarill; Yiupy Chang
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1491

Abstract

Dengan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi informasi masyarakat melakukan kegiatan jual beli dengan cara baru yakni transaksi online tersebut. Semakin meningkatnya di Indonesia seiring perkembangan teknologi maka terkait dengan transaksi oleh ini juga berkembang cukup pesat dalam masyarakat. Banyak sekali pelaku usaha ataupun konsumen yang melakukan kegiatan jual belinya secara online pada era sekarang ini. Ternyata Lazada dan OLX merupakan salah satu bentuk transaksi online yang sering digunakan oleh para pelaku usaha ataupun konsumen dalam melakukan jual beli. pada dasarnya para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yaitu memerlukan modal yang lebih sedikit dengan adanya bentuk jual beli melalui transaksi online ini karena dengan adanya transaksi tersebut maka terkait dengan distribusi pemasaran dan biaya lainnya pun dapat ditekan. Pihak dalam transaksi online tetaplah tunduk pada undang-undang nomor 8 tahun 199 terkait dengan perlindungan konsumen saat itu juga terkait dengan timbulnya kewajiban diantara pernyataan yang dilakukan dalam jangka sorong disebut juga harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tentu bertujuan agar usaha dan juga konsumen itu dapat mendapatkan kepastian hukum dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen dalam  selain itu juga sangat diharapkan bahwa pelaku usaha dapat lebih bersikap tanggung jawab dan juga jujur dalam menjalankan usahanya. Pada dasarnya para pihak yang bersengketa juga diberikan opsi untuk menyelesaikan semita secara damai menurut undang-undang nomor 8 tahun 1991 selain melakukannya melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan.
Criminal Law Policy in Handling Copyright Nanda Divabuena Purba; Luverne Pujian Quinn; Jelita Safitri Ananda; Jonathan Hervine Siarill
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i1.1516

Abstract

The cause of the criminal act of selling to the public the creation of the result of copyright infringement is to take shortcuts to get the most profit, the legal sanction imposed by the court has been too light, by committing the violation, the tax on the product of the violation result is not need to be paid to the government, and the last is the low level of community education. Legal sanctions for the crime of selling to the public the creation of the result of copyright infringement is the imposition of criminal sanction in the form of imprisonment and fine of criminal to perpetrator of crime selling to public creation of violation result of copyright of threatened criminal sanction is punishable by imprisonment maximum 5 ( five) years and / or a fine of not more than Rp 500,000,000 (five hundred million rupiahs). To avoid the occurrence of criminal act of selling to public creation result of copyright infringement should government together with police can do socialization to society about penal effect of law if society still sell to public creation result of violation result of copyright.
Co-Authors Ariawan Gunardi Gunardi Lie Jelita Safitri Ananda Kent Edward Luverne Pujian Quinn Nanda Divabuena Purba Rama Adi Saputra Sunadynatha Selvin Matthew Chandra Yiupy Chang Yusuf Muhammad Yasin