Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Review of the Authority of the House of Representatives in Removing Constitutional Court Judges Carissa Patricia Hong; Luverne Pujian Quinn; Jelita Safitri Ananda; Omega Kharisma; Tundjung Herning Sitabuana
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.472

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia is a high state institution in the Indonesian constitutional system which is the holder of judicial authority together with the Supreme Court. In the dismissal of the Constitutional Court Judges it is very urgent to decide because it relates to the independence of the Constitutional Court Judges. The longer the case, the political pressure from the DPR as a fellow state high institution will result in the instability of the legal system in Indonesia. Moreover, at this time the DPR has confirmed that it will not annul the replacement of Constitutional Justice Aswanto, so it is important that the DPR's actions be immediately tried by the judicial authority, in casu the Constitutional Court. The formulation of the problem in this study is what is the authority of the DPR in removing Constitutional Court judges? This study uses normative research with descriptive research specifications. The province's request for an examination is very priority and also so that the Court suspends all actions aimed at replacing a serving Constitutional Justice in a manner or procedure outside of the provisions in Article 23 of the Constitutional Court Law, and it is also not justified to issue a stipulation that legalizes the action as the applicant requested in the petitum provision. The petition of the applicant is based on strong reasons which are non-nobis solum sed omnibus (not for us alone, but for everyone), because the independence of the MK as guardian of constitutional rights is at stake.
Proses Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Sengketa Tanah Dengan Kepemilikan Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) Rasji Rasji; Nanda Divabuena Purba; Luverne Pujian Quinn
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2424

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa administrasi negara di pengadilan tata usaha negara berdasarkan studi kasus sengketa tanah dengan kepemilikan ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi literatur sehingga data diperoleh melalui data sekunder. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa Prosedur penyelesaian sengketa dengan kepemilikan ganda sama dengan proses penyelesaian yaitu dengan berawal dari pemeriksaan dalam tahapan administrasi maka melakukan pendaftaran gugatan dahulu, lalu membayar biaya panjar perkara, kemudian masuk ke panitera, panitera masukkan ke ketua, kemudian adanya dismissal proses yaitu proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak untuk dilanjutkan atau tidak, setelah itu ketua tentukan majelis hakim, maka setelah penentuan majelis hakim selesai lalu berkas tersebut dibawah ke majelis hakim yang terpilih lalu ditentukan hari persidangnya. Kalau sudah masuk ke majelis hakim, majelis hakim tentukan kap’an pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan itu dilakukan selama 30 hari, dan dalam waktu itu pihak penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. Perbaikan gugatan ini dilakukan supaya dalam gugatan itu jelas subjek dan objeknya. Setelah pemeriksaan persiapan selanjutnya masuk ke sidang terbuka untuk umum, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti termasuk saksi, kesimpulan selanjutnya pada putusan hakim.
Review of the Authority of the House of Representatives in Removing Constitutional Court Judges Carissa Patricia Hong; Luverne Pujian Quinn; Jelita Safitri Ananda; Omega Kharisma; Tundjung Herning Sitabuana
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.472

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia is a high state institution in the Indonesian constitutional system which is the holder of judicial authority together with the Supreme Court. In the dismissal of the Constitutional Court Judges it is very urgent to decide because it relates to the independence of the Constitutional Court Judges. The longer the case, the political pressure from the DPR as a fellow state high institution will result in the instability of the legal system in Indonesia. Moreover, at this time the DPR has confirmed that it will not annul the replacement of Constitutional Justice Aswanto, so it is important that the DPR's actions be immediately tried by the judicial authority, in casu the Constitutional Court. The formulation of the problem in this study is what is the authority of the DPR in removing Constitutional Court judges? This study uses normative research with descriptive research specifications. The province's request for an examination is very priority and also so that the Court suspends all actions aimed at replacing a serving Constitutional Justice in a manner or procedure outside of the provisions in Article 23 of the Constitutional Court Law, and it is also not justified to issue a stipulation that legalizes the action as the applicant requested in the petitum provision. The petition of the applicant is based on strong reasons which are non-nobis solum sed omnibus (not for us alone, but for everyone), because the independence of the MK as guardian of constitutional rights is at stake.
Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital Luverne Pujian Quinn; Jonathan hervine siarill; Yiupy Chang
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1464

Abstract

Perkembangan hukum perdata di dunia berasal dari bangsa Perancis yang membuat aturan terkait dengan hukum perdata yang di tuangkan kedalam Code Civil. Setelah itu, bangsa Perancis mulai menjajah Belanda, yang pada akhirnya berdampak pada diterapkannya beberapa aturan terkait dengan hukum keperdataan ini di Belanda. Sering dengan berjalannya waktu Bellanda inginn membuat aturan terkait dengan hukum perdata nya sendiri yang pada akhirnya diberi nama B.W. walaupun BW ini dianggap mirip dengan Code Civil yang ada di Perancis dari segi substansi nya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa dengan Belanda mempunya aturan keperdataan yang dikofikasikan sendiri merupakan bentu tadi suatu kemajuan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hukum perikatan merupakan hubungan dari individu yang satu dengan individu yang lainnya yang mana dalam hubungan tersebut pihak yang satu berhak untuk memenuhi prestasi dan pihak yang lainnya berhak untuk mendapatkan hak, hal tersebut ialah definisi perikatan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perikatan. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perikatan memiliki unsur hubungan hukum di dalam nya. Maksud dari unsur hubungan hukum tersebut ialah melekatnya suatu hak pada individu yang satu, dan terhadap individu yang lain melekat sebuah kewajiban atau tanggung jawab. Suatu hukum mengatur sendiri terkait hubungan dalam hukum perikatan tersebut. Karena suatu hubungan hukum memiliki akibat atau dampak jika dilaksanakan suatu pengikatan terhadap peristiwa tersebut, maka sudah sepatutnya antara kedua hubungan hukum tersebut dan tentu saja dengan hubungan sosial dalam kehidupan sehari hari terdapat definisi yang berbeda.
Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Transaksi Online Prespektif Undang Nomor 8 Tahun 1999 Luverne Pujian Quinn; Jonathan Hervine Siarill; Yiupy Chang
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1491

Abstract

Dengan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi informasi masyarakat melakukan kegiatan jual beli dengan cara baru yakni transaksi online tersebut. Semakin meningkatnya di Indonesia seiring perkembangan teknologi maka terkait dengan transaksi oleh ini juga berkembang cukup pesat dalam masyarakat. Banyak sekali pelaku usaha ataupun konsumen yang melakukan kegiatan jual belinya secara online pada era sekarang ini. Ternyata Lazada dan OLX merupakan salah satu bentuk transaksi online yang sering digunakan oleh para pelaku usaha ataupun konsumen dalam melakukan jual beli. pada dasarnya para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yaitu memerlukan modal yang lebih sedikit dengan adanya bentuk jual beli melalui transaksi online ini karena dengan adanya transaksi tersebut maka terkait dengan distribusi pemasaran dan biaya lainnya pun dapat ditekan. Pihak dalam transaksi online tetaplah tunduk pada undang-undang nomor 8 tahun 199 terkait dengan perlindungan konsumen saat itu juga terkait dengan timbulnya kewajiban diantara pernyataan yang dilakukan dalam jangka sorong disebut juga harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tentu bertujuan agar usaha dan juga konsumen itu dapat mendapatkan kepastian hukum dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen dalam  selain itu juga sangat diharapkan bahwa pelaku usaha dapat lebih bersikap tanggung jawab dan juga jujur dalam menjalankan usahanya. Pada dasarnya para pihak yang bersengketa juga diberikan opsi untuk menyelesaikan semita secara damai menurut undang-undang nomor 8 tahun 1991 selain melakukannya melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan.
Pelanggaran Hak Merk yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Online Christine S. T. Kansil; Luverne Pujian Quinn
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1493

Abstract

Dalam memperkenalkan atau pemasaran suatu produk penjualan dengan cara elektronik itu jauh lebih luas jangkauannya daripada penjualan yang dilakukan secara konvensional atau bertatap muka. tentu saja daripada transaksi secara tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan dengan kertas tentunya dengan adanya transaksi secara online ini lebih menguntungkan bagi para pelaku usaha. Akan tetapi tentunya akan ada perbedaan apabila transaksi dilakukan secara konvensional apabila ada akibat hukum yang disampaikan maka dapat menggunakan kertas tersebut secara bukti akan tetapi dengan transaksi online ini tidak ada dokumen nyata yang dapat diajukan sebagai bukti apabila terjadi sengketa. Pada dasarnya terkait dengan permasalahan merek itu tentunya sangat berkaitan erat dengan para pelaku usaha karena apabila suatu pelaku usaha ini memiliki merek yang cukup terkenal atau mumpuni maka akan lebih dilirik oleh para konsumennya. Undang-undang tentang merek dan persamaan dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda 2 miliar ketentuan ini spesifik pada pasal 100 ayat 2 yang mana termasuk kejahatan peniruan karya orang lain tanpa hak dalam ini adalah persamaan merek. Pandangan orang lain tentunya akan terpengaruh dengan adanya peniruan merek dagang oleh orang lain yang dilakukan secara sembarangan akan menyebabkan ilusi terhadap merek terkenal tentunya ini sangat merugikan bagi pemilik original dari merek tersebut dan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang melakukan peniruan atau plagiarisme merek tersebut.
Criminal Law Policy in Handling Copyright Nanda Divabuena Purba; Luverne Pujian Quinn; Jelita Safitri Ananda; Jonathan Hervine Siarill
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i1.1516

Abstract

The cause of the criminal act of selling to the public the creation of the result of copyright infringement is to take shortcuts to get the most profit, the legal sanction imposed by the court has been too light, by committing the violation, the tax on the product of the violation result is not need to be paid to the government, and the last is the low level of community education. Legal sanctions for the crime of selling to the public the creation of the result of copyright infringement is the imposition of criminal sanction in the form of imprisonment and fine of criminal to perpetrator of crime selling to public creation of violation result of copyright of threatened criminal sanction is punishable by imprisonment maximum 5 ( five) years and / or a fine of not more than Rp 500,000,000 (five hundred million rupiahs). To avoid the occurrence of criminal act of selling to public creation result of copyright infringement should government together with police can do socialization to society about penal effect of law if society still sell to public creation result of violation result of copyright.