Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Farah Fasya
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PELAKSANAAN PRAKTIK DISKRIMINASI DAN PEMENUHAN UNSUR PASAL 19 HURUF D UU NOMOR 5 TAHUN 1999 OLEH LION AIR GROUP (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-I-2020) Suci Trianjani; Farah Fasya; Kayana Deeva Canthiqa; Ahmad Abdillah Farabi; Sulastri, Sulastri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i10.7092

Abstract

Jurnal ini menganalisis praktik diskriminasi dan pemenuhan unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 oleh Lion Air Group, berdasarkan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Diskriminasi dalam penjualan kapasitas kargo untuk pengangkutan barang dari Bandara Hang Nadim ke beberapa bandara utama di Indonesia menjadi fokus utama, di mana terjadi penumpukan kargo antara Juli hingga September 2018. KPPU menemukan bahwa PT Lion Mentari, PT Batik Air, dan PT Lion Express terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberikan hak eksklusif kepada PT Lion Express, yang menghambat akses agen kargo lain. Akibatnya, ketiga perusahaan tersebut dijatuhi denda masing-masing Rp1 miliar, yang ditangguhkan selama satu tahun dengan syarat tidak melakukan pelanggaran serupa. Jurnal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum persaingan untuk menjaga keadilan dalam pasar kargo udara di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM FORCE MAJEURE DAN HARDSHIP: STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps Dara Aulia Yuman; Arta Nanda Kamila; Yasinta Diva Negara; Farah Fasya; Kayana Deeva Canthiqa
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i2.7275

Abstract

Force majeure mengacu pada keadaan memaksa di luar kendali para pihak yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, sementara hardship merujuk pada kondisi yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi lebih sulit namun tidak mustahil dilaksanakan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, pengadilan menangani sengketa ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19, dimana perusahaan mengklaim force majeure karena penurunan pendapatan signifikan yang mengakibatkan PHK dan pengurangan kompensasi karyawan. Pengadilan memandang COVID-19 sebagai force majeure dan menekankan pentingnya negosiasi antara kedua belah pihak. Analisis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Ahmad Abdillah Farabi Arta Nanda Kamila Dara Aulia Yuman Kayana Deeva Canthiqa Suci Trianjani Sulastri Sulastri Yasinta Diva Negara