Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Helga Putri Dahayu
Universitas Dharma Andalas
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Mengulas Regulasi Terkait Mekanisme Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kota Padang Nadia Rahma Fitri; Aditya Surya Himawan; Alya Syiendi Fadillah; Helga Putri Dahayu; Elwidarifa Marwenny
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/chv6dn09

Abstract

Kota Padang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah yang semakin menumpuk setiap harinya.  Bank Sampah hadir sebagai solusi inovatif, mendorong partisipasi masyarakat melalui pemilahan, pengumpulan, dan penimbangan sampah bernilai ekonomis. Berbagai regulasi mendukung Bank Sampah, seperti UU No. 18/2008, Permen LHK No. 14/2021, dan Perwal Kota Padang No. 24/2014. Mekanisme Bank Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, penimbangan, penyimpanan/pengolahan, dan edukasi. Manfaatnya antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong partisipasi, mengurangi sampah di TPA, meningkatkan nilai ekonomi sampah, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Penerapan regulasi dan komitmen semua pihak menjadi kunci keberhasilan. Bank Sampah diharapkan menjadi model pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Rumusan Masalah yaitu :1) Bagaimanakah regulasi terkait pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Padang; dan 2) Apa manfaat sosial pengelolaan sampah di Kota Padang yang dilakukan melalui bank sampah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian Yuridis Normative. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  regulasi terkait pengelolaan sampah di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah demi terwujudnya Kota Padang yang bersih dan sehat. pengelolaan sampah  dengan bank sampah di Kota Padang sudah ada diatur dalam Perwako Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat. Manfaat sosial pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kota Padang Adanya program bank sampah memungkinkan sampah dapat dikelola secara efektif dan efisien.
Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Digital Pada Platform Online Helga Putri Dahayu; Adbaida
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The advancement of information technology has significantly transformed consumer transaction patterns, shifting from conventional systems to digital platforms. Transactions conducted through e-commerce, marketplaces, and social media offer convenience but also pose new legal challenges such as online fraud, substandard products, and misuse of personal data. This study aims to evaluate the adequacy of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) in addressing the complexities of digital transactions. The research employs a normative juridical method using statutory and comparative approaches. The findings indicate that the UUPK has not yet fully accommodated the characteristics of digital transactions, particularly regarding electronic evidence, standard terms in online services, and consumer data protection. Compared to legal frameworks in other jurisdictions such as the European Union and Singapore, Indonesia's regulatory system still requires substantial reform to ensure effective and equitable consumer protection. Therefore, policy reform is urgently needed, either through the amendment of the UUPK or the formulation of a specific regulation (lex specialis) on digital consumer protection that is integrated with the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law.
Co-Authors Adbaida Aditya Surya Himawan Alya Syiendi Fadillah Marwenny, Elwidarifa Nadia Rahma Fitri