Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Cat Calling Pada Perempuan Di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu Saur Bakti Boru Manurung; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/dkqvx611

Abstract

Campus life is an important phase for students in developing themselves, both academically and socially. However, many students, especially women, face the risk of sexual harassment, including catcalling, which can disrupt their comfort and safety in the campus environment. Catcalling, which includes sexual comments and attention without consent, is often taken lightly, even though it can cause serious psychological impact to the victim. The purpose of this study is to bring awareness to the phenomenon of catcalling and its role in creating an unsafe environment for university students. In Indonesia, Law No. 12 of 2022 provides legal protection against sexual violence through handling, protection, and recovery, but enforcement and socialization still face various challenges. Although many campuses have adopted anti-harassment policies, the implementation of these regulations is often hampered by the lack of effective reporting mechanisms and legal understanding among students. This research emphasizes the need for more intensive education as well as clear legal support to provide a safe and comfortable environment for everyone within.
Kepastian Hukum Pengangkatan Pegawai SPPG sebagai PPPK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Any Tasya Kaloko; Desti Ulfianie; Saur Bakti Boru Manurung; Desi Hafizah; Iskandar Iskandar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.994

Abstract

Pengangkatan unit pegawai pelaksana lapangan Program MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menimbulkan persoalan hukum kepegawaian yang mendasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah dasar hukum pengangkatan tersebut telah memenuhi persyaratan normatif yang berlaku dan bagaimana kepastian status hukum kepegawaian mereka yang telah diangkat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengangkatan mengandung kelemahan normatif berupa status unit pelaksana sebagai organisasi nonstruktural yang tidak terintegrasi dalam struktur organisasi resmi instansi induknya, belum terbitnya peraturan pelaksana sebagai persyaratan operasionalisasi norma pengangkatan, serta belum terdaftarnya jabatan-jabatan inti dalam sistem klasifikasi pejabat sipil negara nasional. Kelemahan tersebut berdampak langsung pada kepastian hukum lebih dari 34.000 pegawai yang tidak dapat memperoleh kepastian mengenai instansi tempat bernaung, identitas pejabat yang bertanggung jawab, maupun konsekuensi hukum atas izin operasional unit kerjanya.